7 PNS Di Lingkungan Satpol PP Pemprov Jatim 5 Bulan Tak Terima TRK

 

 

Surabaya: 7 PNS dilingkungan Satpol PP Pemprov Jatim selama 5 bulan ternyata belum menerima kesejahteraan. Diantaranya tak menerima Tunjangan Resiko Kerja (TRK) yang besarannya per orang Rp 1,5 juta.

”Kami ini  dengan 6 rekan lainnya merupakan pindahan dari beberapa SKPD yang dilebur oleh Pemprov dan hasil mutasi beberapa waktu lalu. Di satpol PP Jatim ada kebijakan pemberian tunjangan resiko sebagai pengawas. Namun, selama 5 bulan hal tersebut tidak kami terima. Bahkan kami juga belum menerima uang lembur,”jelas menurut sumber yang enggan disebut namanya, jumat (26/5).

Dijelaskan sumber tersebut, kepastian untuk mendapatkan Tunjangan Resiko Kerja (TRK) tersebut didapat setelah membaca SK mutasi ke satpol PP.” Kami terima SK per tanggal 1 Januari 2017 untuk pindah ke satpol PP dengan menerima TRK. Tapi faktanya  kami sudah lima bulan tak menerimanya,”sambungnya.

Diungkapkan oleh sumber tersebut, pihaknya bersama beberapa rekannya sudah berusaha mempertanyakan hal tersebut kepada pimpinan.”Katanya belum ada anggaran untuk itu, sedang diusahakan,”jelasnya.

Seharusnya, sambung sumber tersebut seharusnya pimpinan memberi kebijakan dengan menggeser anggaran untuk yang lain untuk memberikan TRK tersebut kepada pegawainya yang belum menerima.”TRK ini hak kami  sehingga berhak juga kami untuk menerimanya. Kenapa kami meminta hak kami tak dipenuhi,”tanya sumber tersebut.

Dikatakan oleh sumber tersebut bahwa dirinya bersama 7 PNS lainnya dari beberapa  SKPD tak memiliki keinginan untuk masuk ke satpol PP Pemprov.”Kami ini ditempatkan dimana saja pada prinsipnya siap. Namun, kami juga minta hak kami diberikan. Jangan dihambat hak kami,”jelasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Pemprov Jatim Sutartib mengakui jika pihaknya belum membayarkan TRK kepada 7 pegawai hasil mutasi tersebut. Pasalnya, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim untuk pemberian hak-hak tersebut.

”Sekarang ini masa transisi pasca peleburan beberapa SKPD Pemprov Jatim. Sehingga masih dilakukan penataan. Bukannya kami tak memberikan tapi belum dibayarkan. Beda ini maknanya sehingga kami minta pengertiannya,”tandasnya. (Yudhie)