AJI: Lembaga peradilan harus berjalan bersih, JPU Dakwa Dua Oknum Polisi Melakukan Penganiayaan

Surabaya, kabarkini.co - Hari ini kembali dunia jurnalis sedang berkabung hal itu dinyatakan oleh Eben jurnalis sekaligus ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Surabaya yang untuk memberikan suport terhadap Nurhadi korban kekerasan.

"Kami disini semua mengenakan kaos hitam hitam. Ini menandakan keprihatinan kami terhadap perilaku oknum aparat terhadap wartawan," paparnya di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya (PN). Rabu, (22/9/2021).

Ketua AJI itu juga menyatakan, kalau dirinya berharap agar peradilan hari ini benar benar menjaga marwanya bahwa keadilan benar benar dijalankan secara profesional. Eben menekankan pada pihak aparat hukum terkait masalah kekerasan terhadap jurnalis ini dikawal dengan peradilan, penyidikan yang bersih dan berpihak pada korban.

Eben ketua AJI dkk melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Foto: bambang

"Kami menekankan agar aparat melakukan penyidikan, peradilan yang bersih dan berpihak kepada korban. Kedua, agar majelis hakim memerintahkan jaksa agar dua pelaku ditahan. Ketiga, kami juga berharap kepada pihak kepolisian agar menangkap pelaku lainnya yang belum tertangkap," lanjut Eben.

Diberitakan sebelumnya, dinyatakan Pemimpin Redaksi Tempo, Wahyu Dhyatmika Nurhadi tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menyatakan, Angin menjadi tersangka dalam kasus suap pajak.

Terjadinya pengeroyokan terhadap Nurhadi oleh sejumlah pengawal. Sabtu, (27 Maret 2021). Saat itu korban dituduh masuk diresepsi pernikahan anak Angin tanpa ijin di Gedung Graha Samudra Bumimoro (GSB) di Komplek Kanfo Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Surabaya. Padahal korban sudah mengatakan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Para pengawal tetap aja merampas handphone korban dan meminta memeriksanya.

Tidak hanya telepon genggam yang diminta paksa, Nurhadi juga ditampar, dipiting dan dipukul dibeberapa bagian tubuhnya. Dengan maksud agar korban tidak melaporkan hasil reportasenya. Korban juga sempat ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya.

Wahyu mengutuk aksi kekerasan terhadap wartawan. Ia menyebut peristiwa kekerasan tersebut adalah menyerang kebebesan PERS dan melanggar KUHP dan UU PERS No. 40 tahun 1999.

"Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku," kata Wahyu.

Wahyu juga menilai kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan yakni pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara. bam