Anggaran Pengadaan Alat Pertanian Di Pangkas Gubernur,Kesejahteraan Petani Di Jatim Terancam

Kabarkini.co:  Perhatian Gubernur Jatim  terhadap petani di Jatim diragukan. Alasannya,  alokasi anggaran untuk pengadaan alat-alat pertanian bagi petani Jatim dari Rp 30 M menjadi Rp 1,5 M.

“ Ketika dalam sidang Paripurna penyampaian nota keuangan Randangan Peraturan Daerah yang digelar kemarin Jumat (25/10/2019) disampaikan kalau alokasi anggaran untuk pengadaan alat pertanian di Jatim yang akan diserahkan langsung ke petani melalui dana hibah di tahun 2020 sebesar Rp 1,5 M. Kami prihatin sekali adanya penurunan tersebut. Padahal di tahun 2019 sudah dialokasikan dana tersebut sebesar Rp 30 M. Inikan jelas sekali turunnya secara drastis. Disisi lain APBD Jatim tahun 2020 sekitar Rp 33,7 Triliun,”ungkap wakil ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Saifudin saat dikonfirmasi di Surabaya, sabtu (27/10/2019).

Politisi asal PAN ini mengatakan pihaknya menyebut secara terang-terangan gubernur tak berpihak ke petani mengingat sampai saat ini Jatim adalah lumbung padi nasional dan sentra pertanian nasional/

“Harusnya tiap tahun meningkat bukannya malah dikurangi,”lanjut mantan wabup Lamongan ini.

Mantan Ketua FPAN DPRD Jatim ini mengungkapkan pihaknya berharap ke depannya gubernur tak mengurangi perhatiannya terhadap petani di Jatim. “ Petani juga harus diberi kesejahteraan jangan dibiarkan saja,”tutupnya.

Sebelumnya,Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai  menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (25/10) mengatakan untuk tahun 2020 alokasi anggaran pertanian total Rp 176,7 milyar. Melalui Dinas Perkebunan sebesar Rp 75,3 milyar, sedangkan melalui Dinas Peternakan Rp 101,4 milyar.

Program tersebur diarahkan untuk menunjang program Jatim Agro yang diprioritaskan untuk pengembangan budidaya kopi, tembakau dan kakao, serta penerapan tehnologi pakan termasuk pembinaan dan pengawasan mutu pakan.

Alokasi anggaran tahun 2020 memang yang paling besar di bidang pendidikan sekitar Rp 7,1 triliun, sedangkan untuk 20 SMK yang melaksanakan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serbesar Rp 25,1 milyar, yang diarahkan untuk Jatim Cerdas, dengan prioritas diantaranya biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan di SMA, SMK dan PK-PLK.

Anggaran terbesar kedua Dinas Kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp 4,3 triliun, yang diarahkan untuk Jatim Sehat, dengan prioritas antara lain untuk belanja mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (Tantistas), program Desa Sehat, pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan, serta kunjungan dokter spesialis ke daerah kepulauan dan karidor Madura, termasuk pembiayaan Rumah sakit.(Three)