Atasi Kemiskinan Di Jatim, Gubernur Khofifah Ajak TNP2K Keliling Daerah

Beritahati.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk melakukan asistensi atau membantu dalam menangani   persoalan kemiskinan di Jatim. Dirinya berharap, TNP2K bisa membantu  melakukan asistensi di seluruh kabupaten dan kota yang dinilai angka kemiskinannya masih tinggi.

"Saya mohon  TNP2K bisa Melakukan pendampingan ke Pemprov Jatim  untuk memberikan asistensi ke daerah yang kemiskinannya masih tinggi  sehingga intervensinya  lebih akurat," ujar Gubernur Khofifah saat menerima  audiensi dengan TNP2K dan Direktur  Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial  Bappenas di  Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (18/7/2019).

Ajakan Gubernur Khofifah agar TNP2K ikut membantu melakukan asistensi tersebut karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kalau tingkat kemiskinan di Jatim saat ini sebesar 10,37 %. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,41 %. Langkah asistensi yang diberikan TNP2K bisa melalui pendampingan. Salah satunya adalah soal validasi data  yang bisa dijadikan pedoman untuk intervensi yang dibutuhkan, baik bansos, jamban, elektrifikasi , air bersih dan sebagainya.

"Saya sampaikan kepada TNP2K agar bisa membantu memberikan asistensi khususnya  kepada sepuluh  kabupaten  yang kemiskinannya masih tinggi    di Jawa Timur," pintanya.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Vivi Yulaswati, menyampaikan, kantong-kantong kemiskinan di Jatim terdapat di 15 kabupaten. Yakni, Sampang, Sumenep, Bangkalan, Probolinggo, Tuban, Pamekasan, Bondowoso, Lamongan, Bojonegoro, Situbondo, Kediri, Malang, Lumajang, Jember dan Pasuruan. 

Melihat kondisi tersebut, dirinya berharap akan terselenggaranya asistensi langsung dari TNP2K bersama Pemprov Jatim untuk mencari solusi penurunan angka kemiskinan. 

Lebih lanjut Vivi Yulaswati memaparkan, bahwa wilayah di Jawa Timur yang masyarakatnya belum mendapatkan akses sanitasi layak masih terdapat 65,10 %. Lalu, yang belum memiliki akses air minum yang layak sebesar 28,10 %. Sedangkan anak yang tidak bersekolah di bangku SMP tercatat 21,14 %.(Yudhie)