Banyak Jalan Tol Berlubang Dan Rusak Parah, PT Jasa Marga Dinilai Langgar Undang-Undang

Surabaya kabarkini.co: Gara-gara jalan tol yang dikelolanya banyak rusak parah, PT jasa Marga (Persero) dinilai telah melanggar Undang-undang. Dampak banyaknya tol yang rusak parah berdampak pada kendaraan mengalami ban pecah dan mengancam terjadinya kecelakaan yang fatal.

Jasa Marga telah melanggar undang-undang meski akan memberikan ganti rugi bagi kendaraan yang mengalami pecah ban sesuai dengan peraturan perseroan. Tak hanya ganti rugi saja tapi juga harus memberikan perbaikan dan peningkatan kualitas tol,”ungkap anggota DPR RI  periode 2014-2019 Bambang Haryo saat dikonfirmasi di Surabaya, senin (17/2/2020).

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan banyaknya jalan tol rusak parah

menunjukkan bahwa Jasa Marga tidak profesional karena jalan tol yang dikelolanya tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) atau tidak layak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan serta peraturan turunannya, yakni PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri PU No. 295/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), jalan tol harus memenuhi SPM yang telah ditetapkan.

SPM jalan tol harus memenuhi sejumlah indikator, seperti tidak boleh sama sekali terdapat lubang, rutting, dan retak. 

"Jangankan retak, kejadian di ruas tol Prof. DR. Ir. Sedijatmo itu membuktikan jalannya berlubang. Berarti Jasa Marga (operator) dan BPJT (Regulator) telah melanggar aturan dan membahayakan pengguna jalan tol. Saya kira kinerja PT Jasa Marga amburadul," tegas Bambang Haryo yang pernah menjabat sebagai Senior Investigator di KNKT.

Menurut Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur itu, Jasa Marga telah melanggar undang-undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan beserta turunannya, Pasal 62 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar, serta Undang Undang Dasar 1945 yang dimana segenap tumpah darah bangsa Indonesia wajib dilindungi oleh Negara.

Dia juga mempertanyakan peran dan profesionalisme BPJT selaku regulator yang bertugas mengawasi pengelolaan jalan tol dan SPM. BPJT seharusnya menjadi pengontrol antara tarif jalan tol dengan pemenuhan standar pelayanan minimum. Tidak hanya melulu tentang penerimaan pengajuan kenaikan tarif. 

"Karena telah lebih dari ratusan kecelakaan akibat pecah ban yang terjadi di jalan tol setiap tahun, ini menunjukkan kualitas jalan tol di Indonesia masih di bawah standardisasi. Kita menuntut tanggung jawab pengelola jalan tol dan BPJT," tegasnya.(Tryk)