Berbasis Protokol Covid-19, DPRD Jatim Dorong Recovery Anggaran Untuk Ponpes Di Jatim

Surabaya, Kabarkini.co: Dewan Perwakilan Daerah (DPRD ) Jatim mendorong Pemprov Jatim untuk melakukan recovery pondok pesantren di tengah menuju New Normal Life di tengah pandemic Covid-19.

“Nantinya semua sarana dan prasarana di pondok pesantren akan difasilitasi oleh Pemprov dalam pemenuhan protokol Covid-19,”ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Umi Zahrok saat dikonfirmasi di Surabaya,selasa (2/6/2020)

Politisi asal PKB ini lalu mencontohkan untuk tempat penginapan di pondok pesantren bisa diperlukan opsi-opsi untuk  menyediakan ruang atau asrama untuk santri yang disesuai dengan protokol Covid-19 .

Untuk sisi kebersihan, kata Umi Zahrok, pemenuhan kebersihan di pondok pesantren juga diutamakan dalam upaya memutus pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu untuk arsiran anggaran untuk recovery pondok pesantren bisa diambilkan recovery Dinas Pendidikan atau dari Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Pemprov Jatim. Bahkan bisa juga diambilak dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jatim. Untuk BPBD Jatim bisa disiapkan membantu anggaran penyelenggaraan rapid test di pondok pesantren,”jelasnya.

Dengan penyediaan sarana dan prasaran untuk menunjang protokol Covid-19 oleh Pemprov Jatim, lanjut Umi Zahrok, bisa dilakukan pencegahan munculnya klaster-klaster baru di area pondok pesantren.

“ Hal ini sangat penting sekali yang perlu diperhatikan oleh semua pihak,”jelasnya.

Tak hanya itu, sambung Umi Zahrok, sinergitas antara Pemprov Jatim dan pemda setempat bersama-sama merespon tentang penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren menuju New Normal,”jelasnya.

Sementara itu, terpisah,  Bagi pondok pesantren yang siap untuk menerima santri kembali belajar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan mitigasi dan sinergi agar bisa menerapkan protokol kesehatan secara baik.

“Sesuai dengan maklumat PWNU tentang pembukaan pembelajaran santri di pesantren, bahwa hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing pengasuh pondok pesantren. Namun sesungguhnya mereka santri pondok yang tidak ada pendidikan formal dan hanya program ngaji, mereka bisa langsung masuk ke pondok dengan memperhatikan protokol kesehatan ,” kata Gubernur Khofifah, dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Senin (1/6) malam.

Lebih lanjut Pemprov Jatim sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk bisa mendukung  dan membantu pesantren untuk bisa menegakkan protokol kesehatan. 

Gubernur rencananya akan memberikan bantuan alat perlindungan diri (APD) ke setiap poskestren di Jawa Timur dengan total bantuan APD yang akan diberikan sebanyak 34.650 buah. Bantuan APD untuk 1.286 pondok yang di dalamnya terdapat poskestren.

Selain itu Pemprov Jatim juga akan membagikan vitamin C pada santri dengan total bantuan sebanyak 92.836 blister. Dan juga untuk untuk ustadz dan ustadzah sebanyak 52.759 blister.

Masker juga menjadi item yang juga akan didistribusikan pada pondok pesantren yang siap untuk menyambut santrinya untuk memulai kegiatan belajar dan mengaji. 

Total bantuan masker yang akan disalurkan ke pondok pesantren ada sebanyak 464.182 buah untuk santri dan juga sebanyak 52.759 buah untuk ustadz dan ustadzah. 

Selain itu bantuan berupa tempat cuci tangan sebanyak 18.564 buah juga akan didistribusikan ke pondok pesantren. Juga sebanyak 981.122 botol hand sanitizers untuk santri dan ustadz ustadzah yang ada di pesantren-pesantren di Jawa Timur.

Dan yang tak ketinggalan, agar pondok pesantren bisa selalu terjaga untuk kebersihannya dari virus, Pemprov Jatim juga akan menyebar sprayer dan desinfektan yang penyemprotannya diharapkan akan dilakukan oleh warga sekitar melalui program cash for work. 

Terakhir, para ustadz dan ustadzah juga disiapkan bantuan sembako. Mereka adalah ustadz dan ustadzah yang bermukim. Total ada sebanyak 44.845 orang ustadz dan ustadzah yang akan mendapat bantuan sembako.

“Bantuan ini kami rencanakan untuk mendukung penegakan protokol kesehatan. Agar setiap pesantren bisa melakukan persiapan untuk dimulainya proses belajar mengajar di pesantren,” kata Khofifah.

Dengan begitu Khofifah berharap kegiatan belajar mengajar santri di pesantren bisa tetap terjaga dan aman dari penyebaran pandemi covid-19.

Sebagaimana diketahui, santri yang menjadi siswa di madrasah maka akan mengikuti kegiatan belajar mengajar per 2 Juni 2020 namun dengan belajar di rumah. Ini karena mereka adalah santri yang ada di sekolah atau madrasah. 

Namun juga ada  santri yang hanya mengaji dan tidak mengikuti  program pendidikan formal dan siap untuk kembali ke pesantren untuk mengikuti pendalaman pembelajaran keagamaan. Karena tahun ajaran baru biasa dilakukan di bulan Syawal tahun Hijriah. (Tyudhie)