Bupati Novi Sebut Banyak 'Rekaya Kasus' saat Bacakan Pledoi

Surabaya, kabarkini.co : Sidang Bupati Nganjuk nonaktif, Novi Rahman Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya di Sedati, Sidoarjo pada Kamis (30/12/2021) sore. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi.

Melalui kuasa hukumnya, Tis'at Afriyandi menyatakan, kasus dugaan suap yang membelit kliennya itu dipenuhi rekayasa. Menurutnya, ada sejumlah pihak tertentu yang berupaya mengkriminalisasi Novi.

Tis'at Afriyandi mengungkapkan, ada beberapa indikator yang disampaikan dalam pledoi terdakwa, salah satunya terkait proses penangkapan. Ia menilai, hal itu dilakukan sewenang-wenang. Bahkan, tak dilengkapi alat bukti yang cukup dan sah.

"Terdakwa ditangkap saat berbuka puasa. Secara nyata, terdakwa tidak dalam posisi tertangkap tangan (OTT) menerima uang dari siapapun juga," kata Tis'at, Kamis (30/12/2021).

Selanjutnya, ia menilai adanya upaya pemaksaan barang bukti, yakni berupa uang Rp 11 juta dari saksi Jumali, salah satu kades. Menurutnya, hal itu sebagai awal pengungkapan kasus tersebut.

Padahal, dalam tuntutan JPU, meminta pada majelis hakim untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi Jumali. "Ini menunjukkan uang tersebut bukan sebagai bagian dari barang bukti tindak pidana. Ini yang aneh, uang Rp 11 juta yang diserahkan Jumali sebagai bukti awal justru minta dikembalikan oleh JPU," ujarnya.

Perihal uang yang disita jaksa dalam brankas Novi. Uang tersebut dianggap tidak bisa dibuktikan oleh jaksa, sepanjang persidangan terkait dengan suap dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan. Sebagaimana fakta dalam persidangan, uang itu justru terbukti sebagai uang hasil deviden terdakwa yang akan digunakan untuk membayar kebutuhan selama puasa dan lebaran.

"Itu jadi titik tekan kami jika uang dalam brankas yang disita oleh aparat bukan merupakan hasil tindak pidana. Tetapi merupakan uang hasil keuntungan perusahaan milik Novi yang akan digunakan untuk membayar zakat, sembako dan kebutuhan lebaran lainnya," terangnya.

Ia menerangkan, sejumlah alat bukti yang diperoleh penyidik Bareskrim pada tanggal 9 Mei 2021 tak disertai dengan validitas administrasi, mulai dari tidak adanya surat penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Malah, baru dilengkapi pasca pelaksanaan tersebut.

"Administrasi penyidikan baru dibuat setelah itu, tgl 10 dan 11 (Mei 2021). Lalu, dasar apa dia menangkap? kan Novi tidak OTT, itu yang menjadi kejanggalan," ujarnya.

Menurutnya, prosedur penangkapan serta pemeriksaan para saksi juga diarahkan oleh penyidik. Sebab, sebagian saksi dalam persidangan menyampaikan beragam fakta, mulai dari mengalami tekanan, diarahkan, hingga merasa apa yang disampaikan dalam BAP tak sesuai dengan yang dibuka dalam persidangan.

"Saksi juga mencabut BAP, karena sudah menceritakan kejadian sebenarnya dalam sidang dan tidak ada arahan dari Bupati Novi dan mengakui selama proses penyidikan ditekan dan diarahkan," bebernya.

Selain itu, Tis'at juga mempertanyakan perihal jejak digital forensik yang disampaikan dalam persidangan. Ia menyatakan, tidak ada keywords dan data-data terkait perkara yang dimaksud.

"Kami tuangkan juga mengenai itu, tidak memberikan kesimpulan apapun mengenai barang bukti, setiap fakta hukum yang disampaikan jaksa selalu mengaitkan peristiwa-peristiwa dan alat bukti digital, sedangkan dalam alat bukti digital tidak ditemukan apapun terkait permintaan uang, pembicaraan jual beli jabatan, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Tis'at lantas menegaskan kembali perihal uang yang disita lantaran prosesnya tidak disertai prosedur hukum. Ia menyebut, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak sah karena sejak awal tidak disertai dengan surat penyitaan serta serangkaian prosedur lainnya. Bahkan, jumlah uang dalam tuntutan JPU diklaim tidak konsisten.

"Terkait penerimaan uang oleh terdakwa, pertama Rp 225 juta, lalu dalam keterangan tuntutan disebut Rp 255 juta, nah yang benar mana? Lalu, kaitannya dengan uang Rp 600 juta kan gak match juga ndak ada, rinciannya seperti apa juga gak jelas dari awal, ini apa yang dimaksud, sedangkan dalam persidangan Izza (ajudan Novi) mengakui uang dari camat-camat untuk beli mobil tapi tidak ada tindak lanjut dari penyidik, tapi mengarah ke terdakwa Novi," katanya.

Maka dari itu, Tis'at memohon kepada majelis hakim agar dapat membebaskan terdakwa Bupati Novi dari segala tuntutan jaksa. Oleh karena itu, ia juga memohon kepada hakim agar JPU mengeluarkan terdakwa dari tahanan. (K3)