Cegah Pungli Di Sekolah, Dewan Jatim Berharap Perusahaan Dan Bank Gelontor CSR Untuk Pendidikan

Surabaya kabarkini.co: Masih ditemukannya pungli (pungutan liar) disejumlah SMA dan SMK di Jatim menarik perhatian DPRD Jatim. Temuan tersebut salah satunya di sekolah di Jatim yang ditemukan oleh Komisi E DPRD Jatim.

“Saya dapat pengaduan dari masyarakat di salah satu SMA di Jatim ada pungutan  yang dilakukan oleh pihak sekolah. Hal ini sangat memprihatinkan karena sudah menjadi komitmen Pemprov kalau di tingkat SMA dan SMK gratis semua,”jelas anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi saat ditemui di Surabaya, selasa (14/1/2020).

Pria yang juga anggota asal fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim ini mengatakan pungli tersebut dikemas dalam kemasan sumbangan yang diperhalus dengan modus membutuhkan biaya untuk operasional di sekolah.

“Dana Bos Reguler dan dana BOPP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikucurkan pemerintah jika digabungkan hanya mencapai Rp 2 juta per siswa. Disisi lain menurut keterangan beberapa kepala sekolah saat komisi E DPRD Jatim  rapat di Mojokerto idealnya penyelenggara pendidikan per siswa  Rp 4 juta,”jelas politisi asal PBB (Partai Bulan Bintang) ini.

Dikatakan pria asal Bangkalan Madura ini, jika anggaran yang digerojok Pemprov Cuma Rp 2 juta per siswa, maka pendidikan di daerah akan berjalan ditempat.

Diungkapkan oleh Mathur, pihaknya berharap untuk menghindari kekurangan anggaran tersbeut, perlu duduk bersama RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) untuk satu tahun kedepan antara pihak sekolah dan perwakilan orang tua siswa.

“Jika disusun RAPBS digelar, akan diketahui sumber pendapatan dan pengeluaran sekolah. Jika ada defisit maka perlu dibahas bersama langkah apa yang perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan di sekolah,”lanjutnya.

Mathur mengatakan banyak cara sebenarnya yang perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan tanpa melakukan pungli. Cara itu antara lain, kata Mathur, dengan melibatkan perusahaan-perusahaan atau Bank yang ada di daerah untuk diminta CSR(Corporate Social Responsibility) untuk membantu pendidikan.

“ Bukan kemudian menutup biaya pendidikan melakukan pungli. Saya berharap pemerintah mengkaji bersama memutuskan besaran untuk pelaksanaan pendidikan di setiap sekolah di Jatim,”jelasnya.

Tak hanya itu,sambung Mathur, pihaknya berharap agar pihak sekolah transparan dalam melakukan pengelolaan biaya operasional pendidikan di sekolah. “Perlu ada transparansi pihak sekolah untuk apa saja dana di sekolah,”tandasnya. (Wan)