Data Penerima Tak Cocok, Penyaluran Bantuan Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Jatim Amburadul

Surabaya Kabarkini.co: Bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jatim baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan amburadul. Pasalnya, sampai saat ini data jumlah penerima bantuan dari pusat dan Pemprov tak sesuai dengan data masyarakat yang diajukan oleh pemerintah desa.

Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim  Ferdians Reza Alvisa mengatakan bahwa banyak pengaduan datang kepada dirinya dari beberapa kepala desa di Blitar data penerima beberapa bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov ternyata tak sesuai dengan data pemerintah desa yang memiliki data riil warga desa setempat.

“ Pemerintah desa (Pemdes) diminta mengajukan data oleh pemerintah pusat nama-nama warganya yang berhak menerima bantuan. Begitu nama disodorkan, ternyata pemerintah pusat punya data juga. Akhirnya data dari pemdes tidak terpakai. Ini aneh sekali. Harusnya pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemdes yang mengerti betul kondisi warganya,”ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (8/5/2020).

Dikatakan oleh Politisi asal partai Gerindra ini, begitu juga dengan Pemprov Jatim yang dalam waktu dekat akan menggerojokkan bantuannya ke pemerintah desa.

“ Aneh sekali, Pemprov membatasi warga yang menerima bantuan berupa paket sembako 80 orang. Sekarang ini kepala desa di daerah saya diminta mendata 80 orang yang akan menerima paket bantuan dari Pemprov. Ini yang akan saya tanyakan keprovinsi. Padahal anggaran untuk penanganan Covid-19 besar, tapi kenyataannya dilapangan Cuma dibatasi 80 orang di setiap desa,”jelasnya.

Alvis menyayangkan amburadulnya data warga terdampak  Covid-19 yang berhak menerima bantuan pemerintah baik dari pusat maupun Pemprov.

Atas temuan tersebut, Alvis mengaku akan mendorong di Komisi A DPRD Jatim bentuk tim pemantau atau tim pengawas penyaluran anggaran dan bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

“ Dampak amburadulnya data masyarakat tersebut antara lain masyarakat yang seharusnya menerima bantuan ternyata kenyataannya dicoret karena tak masuk dalam daftar penerima dari pemerintah dan begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, perlu ada pengawasannya dan di Komisi A DPRD Jatim saya akan dorong dibentuknya tim pengawas tersebut,”tandasnya. (Three)