Dinkes Jatim Serapan Anggarannya Rendah, Penanganan Gizi Buruk Di Jatim Amburadul

Kabarkini.co:DPRD Jatim geram atas kinerja dari Dinas Kesehatan Jatim. Pasalnya, dinas tersebut serapan anggarannya masih dibawah 50% hingga Agustus 2019.

Dengan serapan anggaran masih dibawah 50 %, berdampak dari penanganan gizi buruk di Jatim amburadul.“Sekarang Sudah 8 bulan masa anggaran 2019 berjalan, tapi cuma terserap 2,03% saja, Ini sungguh sangat disayangkan,” keluh wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim saat ditemui di Surabaya, selasa (27/8/2019).

Dikatakan politisi asal PAN ini,sangat ironis dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi program itu menjadi dambaan masyarkat khususnya di Daerah yang selama ini memiliki masalah gizi rendah. Seperti di Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, Nganjuk, Lamongan dan Kediri. Ditambah lagi, sampai saat ini beberapa wilayah di Jawa Timur angka stunting (gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi) masih diatas 30%. Sebagaimana diketahui, bahwa penyebab utama Stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir.

“Komisi E merekomendasikan agar Dinas Kesehatan Jatim segera melalukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut dengan kinerja yang serius dan tidak main-main dalam masalah perbaikan gizi buruk di masyarakat,” papar pria yang juga bakal calon bupati Lamongan ini.

Ditambahkan Suli, Program lainnya yang serapan anggaran Kesehatan masih dibawah 30% adalah Program pembiayaan dan jaminan kesehatan baru 16,29%, Program Pengembangan Kesehatan Tradisional baru 17,87% dan Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan 28,05%. “Dinkes Jatim harus segera melakukan percepatan terhadap program yang serapannya masih dibawah 30% itu,” sebutnya.

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan pada APBD murni 2019 mendapat alokasi dana sebesar RP 627,5 miliar. Karena kinerjanya kurang serius dalam hal kesehatan, maka pada Perubahan APBD 2019 ini, anggaran Dinkes Jatim menjadi Rp 598 miliar saja. Atau di turunkan sebesar Rp 29 miliar. (Tryk)