Ditolak Warga Surabaya, Pemerintah Bersikukuh Terapkan PPDB Sistem Zonasi

Kabarkini.co: Meski penolakan terhadap PPDB(Penerimaan Peserta Didik Baru) sistem Zonasi ditolak warga kota Surabaya dan sekitarnya, pemerintah tetap bersikukuh tetap memberlakukan PPDB sistem zonasi tersebut.

“ Kemarin siang sempat saya hentikan sambil menunggu arahan dari kementerian pendidikan. Namun, setelah bu gubernur (Khofifah Indar Parawansa) menghubungi pak Dirjen Disdakmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk kelanjutan sistem PPDB tersebut mempertanyakan ke kementerian. Lalu dijelaskan adanya penolakan dari warga, namun oleh Kementerian tetap diberlakukan,”ungkap Plt Kepala Dinas Pendidikan(Kadiknas) Jatim Hudiyono di Surabaya, Kamis (20/6/2019).

Hudiyono mengatakan penerapan PPDB sistem zonasi merupakan hasil dari evaluasi dari sistem yang ada. “Dulu penerimaan menggunakan nilai UN, lalu dilakukan evaluasi hingga akhirnya PPDB sistem zonasi diberlakukan. Ini sudah melakukan evaluasi dan PPDB dengan sistem zonasi tetap berjalan,”terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo mengatakan Pemprov memberlakukan PPDB melalui sistem zonasi karena pihak kementerian mengancam akan menghentikan bantuan-bantuan pendidikan di Jatim.”Dari ancaman itu, mau gak mau Pemprov memberlakukan sistem tersebut,”jelasnya.

Soal daerah yang tak ada sekolahnya, Hartoyo berharap ke depan pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan seharusnya mendengar aspirasi dari masing-masing daerah. Tak hanya itu, kata Hartoyo, pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan melengkapi prasarana infrastuktur sekolah.(Three)