DPRD Jatim Apresiasi Polda Jatim Bongkar Praktek Aborsi Di Surabaya Dan Sidoarjo

Kabarkini.co: Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto memberi apresiasi atas hasil ungkap praktek aborsi yang beroperasi wilayah Surabaya dan Sidoarjo oleh Polda Jatim.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, selasa (25/6/2019) pria asal Malang ini mengaku miris adanya tindak pidana criminal aborsi tersebut.” Masih saja praktek-praktek tersebut terjadi di Indonesia. Bayi yang tak berdosa harus digugurkan oleh akibat perbuatan orang tuanya yang tak bertanggungjawab. Ironisnya lagi mereka sudah beroperasi dua tahun,”ungkap politisi asal Partai Demokrat ini.

Agus Dono Wibawanto mengatakan pihaknya berharap agar para pelaku dihukum berat untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku dan masyarakat yang akan melakukan tindak pidana tersebut.” Klien juga bisa kena pasal sehingga dengan hukuman berat bisa membuat efek jera pihak lain untuk berpikir melakukan aborsi,”sambungnya.

Ditambahkan oleh Agus Dono Wibawanto pihaknya berharap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov Jatim yang bertanggungjawab untuk urusan gender untuk lebih menekankan sosialisasi bahaya pernikahan dini yang tak direstui ataupun bahayanya aborsi.

“ Ini tugas berat menyadarkan masyarakat terhadap aborsi. Ini tugas kita semua untuk itu,”tutupnya.

Sebelumnya, Sebanyak tujuh tersangka pelaku aborsi yang beroperasi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo diamankan Subdit 4 Ditkrimsus Polda Jatim. Ironisnya lagi, mereka sudah beroperasi selama 2 tahun.

Tujug tersangka tersebut diantaranya Laksmita Wahyuning Putri sebagai pelaku aborsi, Fauziah Tri Arini selaku suplier obat, Vivi Nurmalasari selaku suplier obat, M Busro selaku suplier obat, Tri Suryanti selaku klienyang menggugurkan kandungannya, Muhammad Syaiful Arif selaku pemberi atau penyuplai dana, dan Retno Muktia Sari selaku pembantu pelaksanaan aborsi.

Sementara itu, untuk barang bukti yang diamankan Polda Jatim dalam pengungkapan tersebut yaitu obat-obatan yang digunakan untuk aborsi, beberapa alat kesehatan yang dilakukan untuk praktik hingga alat komunikasi dan pasal yang dijeratkan kepada para tersangka adalah pasal berlapis antara lain Pasal 83 dan Pasal 64 UU no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Pasal 194 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan hingga Pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 56 KUHP, pasal 346 KUHP. (Try)