DPRD Jatim Desak Menkeu Terbitkan PMK Pembatalan PPN 10% Untuk Petani Tebu

 

Surabaya:  Komisi B DPRD Jatim berharap Menteri  Keuangan untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk memastikan tak ada PPN 10% bagi petani tebu. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha mengatakan pihaknya memberikan apresiasi  terhadap pemerintah yang merespon tuntutan petani petani tebu untuk menghapus pajak bagi komoditas gula.

”Jika PPN tersebut diterapkan maka beban kenaikan harga itu akan dirasakan oleh petani tebu dan pedagang gula skala kecil. Keuntungan yang diperoleh akan semakin tipis,” ungkap politisi asal Partai Golkar ini saat ditemui dikantornya, Selasa (25/7).

Pranaya mengatakan dengan terbitnya PMK tersebut diharapkan tidak ada lagi pengenaan PPN  bagi petani tebu di Indonesia khususnya di Jatim.” PMK ini bisa dijadikan dasar hukum agar pemerintah tak sembarangan membuat kebijakan yang tak pro rakyat. Kami akan melakukan pengawalan agar PMK tersebut secepatnya dibuat mengingat sebentar lagi masuk musim panen tebu”jelasnya.

Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah akan  membuat kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN)10% untuk komoditas pertanian dan perkebunan termasuk gula. Dasar pemerintah memberlakukan PPN 10% merupakan hasil dari keputusan Mahkamah Agung (MA). (Yudhie)