DPRD Jatim Pastikan Akan Lakukan Pengawalan Harga Bahan Pokok Di Jatim

 

Kabarkini.co:Komisi B DPRD Jatim mendukung upaya pemerintah dalam hal memerangi kartel untuk bahan pokok di Indonesia khususnya di Jatim. Anggota Komisi B DPRD Jatim Ninik Sulityaningsih mengatakan perlu ada tindakan tegas untuk perusahaan-perusahaan yang mengganggu kestabilan harga bahan pokok di Jatim.

“Mulai dari bawang, minyakgoreng hingga yang terbaru adalah garam ini membuktikan bahwa di Indonesia rawan kartel perdagangan yang terbentuk oleh sebuah system . Ini sulit sekali diatasi jika kalau tidak dimulai dari sekarang,”ungkap politisi asal Partai Demokrat ini, sabtu (21/5/.

Ninik  mengatakan komisi B DPRD Jatim akan melakukan pengawalan terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Jatim.”Adanya sanksi dengan pencabutan ijin usahanya sudah termasuk keras bagi perusahaan yang akan membentuk sebuah kartel perdagangan di Jatim,”jelasnya.

Ditambahkan oleh Ninik, dengan adanya sinergi antara pihak-pihak terkait tentunya bisa mencegah timbulnya kartel perdagangan di Jatim.”Waktu diungkap tim gabungan lalu dan pengusahanya ditangkap,harga bawang langsung turun. Hal ini membuktikan adanya sinergi pihak terkait sangat ampuh untuk mencegah adanya kartel dagang ini,”tandasnya

Sebelumnya, Polda Jatim melakukan penyegelan sebuah pabrik yang telah melakukan penimbunan garam konsumsi yang berasal dari Australia.Saat bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan dalam pengungkapan tersebut diamankan barang bukti 116 ton garam dari Australia.

”Perusahaan telah melakukan penyalahgunaan izinnya sehingga gudang penyimpanannya kami lakukan penyegelan,”ungkapnya di Kebomas Gresik, Jumat (20/5).

Namun sayangnya  mantan Kadiv IT Mabes Polri ini tak menyebutkan nama perusahaan tersebut. Dikatakan oleh Machfud Arifin, pemilik perusahaan telah melakukan penyalahgunaan izin dari import garam asal Australi tersebut.(Yudhie)