Dua Fraksi DPRD Jatim Menolak, Interpelasi Gubernur Khofifah Terancam Terganjal

Kabarkini.co:  Wacana interpelasi yang digulirkan terhadap gubernur Jatim tampakannya akan musnah sebelum sempat di realisasikan.  Paling tidak ada dua fraksi yang menyatakan siap pasang badan. Kedua fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan FPPP.

Senada dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim yang terang-terangan pasang badan jika ada keinginan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap gubernur Jatim Khofifah Indar Paransa terkait tudingan pelanggaran Perda  BUMD.

PPP melalui sekretaris FPPP Mahdi SE, Fraksi PPP melihat tidak ada alasan apapun yang membuat wacana interpelasi terhadap gubernur Jatim itu layak diwujudkan. "Secara aturan kan jelas ada acuannya. OJK juga sebut sudah ada kajian hukum, Bank daerah sejenis di propinsi lain kan juga diperbolehkan. Artinya kan itu tidak diputuskan sembarangan, ada dasar hukumnaya" kata Politisi asal Probolinggo ini.

Wacana interpelasi itu bagi PPP sangatlah berlebihan, "Mungkin cukup diingatkan dan dimintai dulu penjelasan secara komisi melalui Bank Jatim dan Biro terkait di Pemprov," katanya.

Sedang  persoalan BUS Jatim, kata Mahdi yang juga wakil ketua komisi D ini, keputusan itu bisa jadi bentuk kehati hatian mengingat ini adalah usaha dibidang keuangan yang membutuhkan perhitungan matang. Agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan Pemerintahan bisa menjalankan bisnis ini dengan menunjuk orang orang yang kredible, "Kami melihat ini sesuatu yang wajar. Jadi bagi FPPP wajib kami mem-backup penuh Bu Khofifah baik untuk urusan Bank Jatim ini, juga ssmua program yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Ingat 5 tahun le depan. PPP akan pasang badan penuh," pungkasnya.(Yudhie)