Guru Madin Jadi Komoditas Politik di Pilgub Jatim

Guru Madin Jadi Komoditas Politik di Pilgub Jatim
- PGDN curi ide FKDT untuk kepentingan dukung-mendukung

SURABAYA - Jelang penetapan pasangan calon Pilgub Jatim oleh KPU Jatim pada Senin (12/2/2018) mendatang. Konstalasi politik di Jatim kian memanas, bahkan mulai transparan motif dan strategi yang digunakan oleh masing-masing tim pemenangan pasangan calon yang berkontestasi di Pilgub Jatim 2018

Terbaru, ada dugaan kuat penunjukan mantan Kepala Kemenang Jatim, Roziqi sebagai ketua tim pemenangan pasangan Khofifah-Emil karena bisa dimanfaatkan untuk menggerakan jaringan Dewan Masjid Indonesia dan lembaga di bawah naungan ketakmiran untuk mendukung dan memenangkan pasangan Khofifah-Emil.

Dugaan tersebut semakian kuat sebab beredar surat undangan dari lembaga yang mengatasnamakan Persatuan Guru Diniyah Nusantara (PGDN) Jatim untuk menggelar Halaqoh di Ponpes Amanatul Ummah Kembangbelor Pacet Mojokerto pada 11-12 Februari mendatang.

Ironisnya lagi, dalam undangan yang ditandatangani oleh H Abdul Aziz Hamid SPd.I selaku ketua PW PGDN Jatim itu, rencananya juga melibatkan kepala kantor Kemenag kabupaten/kota se Jatim. Padahal lokasi halaqoh dikenal luas sebagai juru bicara tim 9 pasangan Khofifah-Emil, yaitu KH Asep Saifuddin.

Kejanggalan surat undangan itu mulai terkuak, ketika Kabar Kini  mencoba menghubungi Satuham selaku Ketua PW Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jatim. Menurutnya, PGDN yang muncul tiba-tiba itu abal-abal atau bisa dikatakan menyerobot ide  FKDT. Sebab sejatinya PGDN itu dirinya yang mengkonsep termasuk yang membikin logo.

"PGDN itu mau kami bikin karena di NU untuk mewadahi guru-guru ma'arif sudah ada Pergunu, sehingga untuk guru diniyah juga mau kami bentuk dengan nama PGDN. Tapi belum saya notariskan tiba-tiba sudah ada yang mengatasnamakan PGDN tanpa sepengetahuan kami," sesal Satuham saat dikonfirmasi Jumat (9/2/2018).

Ia meyakini pengurus PGDN abal-abal anggotanya patut diragukan. Sebab paska munculnya surat undangan tersebut, FKDT Jatim sudah rapat dan mengintruksikan supaya anggota FKDT tidak ikut PGDN karena itu bukan bentukan FKDT. "Saya tahu siapa Abdul Aziz Hamid itu, dia adalah mantan sekretaris PW FKDT Jatim sebelum saya menjabat sebagai ketua FKDT Jatim," beber Satuham.

Menurutnya, pelibatan 6 orang setiap Kementerian Agama kabupaten/kota dalam Halaqoh PGDN adalah salah besar, karena mereka itu statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tak bisa diarahkan untuk ikut dalam dukung mendukung pasangan calon di Pilgub Jatim mendatang. "Kalau dilihat dari tempat pertemuan, ya sudah bisa ditebak akan diarahkan kemana," kelakar Satuham.

Ia menegaskan bahwa FKDT Jatim dalam waktu dekat memang berencana hendak menyatakan tekad dukungan kepada pasangan Gus Ipul-Puti pada Pilgub Jatim 2018. Alasannya, dalam kepengurusan PW FKDT Jatim, Wagub Jatim Saifullah Yusuf menjadi pembina. "Saya wajar kalau FKDT mendukung Gus Ipul karena beliau adalah pembina kami dan selama hampir 10 tahun memperjuangkan adanya bantuan Bosda Madin di Jatim," imbuhnya.

Terpisah, pengamat politik dari Bangun Indonesia, Agus Mahfud Fauzi sangat menyayangkan kalau sampai para guru dan lembaga pendidikan apapun namanya digunakan untuk kepentingan Pilkada. "Sesuai UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada itu dilarang keras, sehingga Bawaslu harus memproses demi terwujudnya Pilkada yang luber dan jurdil," jelas mantan komisioner KPU Jatim ini.

Di tegaskan Agus, larangan pelibatan tenaga pendidik dan lembaga pendidikan dalam politik praktis bertujuan supaya dunia pendidikan dan agama tidak menjadi korban politik karena sekolahan dan pondok pesantren hadir untuk memberantas kebodohan

"Jika hal itu terjadi, maka ada pembodohan siswa dan orang tua siswa oleh politisi berkedok pendidikan dan pesantren. Siswa dan orang tua siswa juga akan dirugikan meski jangka pendek sepertinya mereka diuntungkan karena mendapatkan kue politik, tapi jangka panjang mereka justru dirugikan. Jangan sampai masa depan siswa dan santri tergadaikan oleh kepentingan politik," pinta dosen Unesa ini.

Sebaliknya, Dekan FISIP Unijoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai pelibatan guru Madin dalam politik elektoral memang tidak melanggar aturan, namun  sesungguhnya beresiko karena memanfaatkan para guru dan pendidik untuk kepentingan politik Pilgub Jatim. "Mestinya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak terlampau jauh melibatkan para guru dan pendidik dalam kegiatan politik. Jangan sampai secara institusional para pendidik terbawa dalam arus politik sehingga bisa menciptakan salah paham diantara mereka dan juga mengganggu independensi mereka sebagai aset masyarakat yang berdiri diatas semua golongan," tegas Surokim.

Ia juga bersepakat jika asosiasi,  institusi dan lembaga pendidikan tetap harus steril dari politik. Mengingat tugas utama insitusi pendidikan adalah untuk mendidik anak bangsa dan tidak berkegiatan politik praktis. "Kita juga berkepentingan agar marwah lembaga pendidikan tetap terjaga dan tidak menjadi partisan yang akan berakibat negatif bagi asosiasi dan institusi pendidikan sendiri," ungkap peneliti senior Surabaya Survey Center ini.

Menurut Surokim, dalam situasi kompetitif seperti sekarang ini masing-masing kubu akan berusaha mengeksplorasi dukungan dari berbagai kalangan itu bisa dipahami publik. Tetapi tetap harus hati-hati dan memahami fatsun berpolitik terutama tidak memanfaatkan institusi pendidikan dan juga agama untuk kepentingan politik praktis karena relatif lebih rentan, beresiko, dan juga tidak elok dalam bangunan politik kita. (pun)