Ini Tanggapan Komisi VI Terkait Kebijakan Impor Beras

Kabarkini.co - Komisi VI DPR RI belum menentukan sikap, apakah setuju atau tidak, terkait rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton jenis medium.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI - Azam Azman Natawijana menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Dalam rapat tersebut, diketahui jika stok beras di Indonesia lebih dari cukup. Bahkan hasil panen cukup sampai dengan bulan Mei tahun 2018.

"Presiden Jokowi sendiri mengatakan pada rapat Musrenbang pada tanggal 18 bulan 12, kita sudah Swasembada beras," jelasnya, disela kunjungan di Bulog Jatim, Kamis (25/1/2018).

Untuk itu, rencana impor beras tersebut menjadi pertanyaan bagi anggota Komisi VI, disisi lain Kementerian Pertanian mengatakan sudah swasembada beras, namun Kementerian Perdagangan mengatakan kekurangan stok yang menyebabkan kenaikan harga.

"Oleh karena itu kita pertanyakan pada waktu rapat itu, mana data perdagangan, selain data harga. Data harga beras itu kan beda-beda di seluruh Indonesia," tegasnya.

Oleh karena itu Komisi VI akan komunikasi dengan tim 2 yang lain di daerah-daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan di Batam.

"Bagaimana kondisi disana, baru kita tunggu, kita minta kepada Menteri Perdagangan bagaimana data gudang di seluruh Indonesia," tambahnya.

Kementerian Perdagangan, tambah Azam seharusnya mengetahui isi gudang. Hal itu sebagaimana dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2014, bahwa Menteri Perdagangan wajib meregistrasi seluruh gudang dan isinya dari waktu ke waktu.

"Tapi Menteri Perdagangan tidak bisa menyajikan itu di Komisi VI pada waktu rapat kemarin," imbuhnya.