Jadi Penentu Kebijakan Pemerintah Di Jatim, BPS Diminta Teliti Saat Sensus Nasional

Surabaya Kabarkini.co: Badan Pusat Statistik (BPS) diingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan sensus nasional 2020 yang sudah bergulir. Pasalnya, sensus BPS tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan hak rakyat yang akan diterima dari pemerintah.

“ Saya minta cross cek teliti langsung ke setiap rumah yang ada termasuk meminta data dari RT dan RW, kepala desa terhadap keberadaan warganya,”jelas anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari (HPL) saat dikonfirmasi di Surabaya, selasa (3/3/2020).

Politisi asal PDI Perjuangan ini mengatakan dengan turun langsung, pihak BPS akan mengetahui langsung kondisi warga yang disensus tersebut.

“ Nanti akan diketahui secara detail warga yang disensus. Misalnya akan tahu sendiri kalau rumah ditempati milik sendiri atau bukan. Bekerja atau tidak dan berapa penghasilan setiap bulannya jika bekerja,”sambung wanita asal Jember ini.

Wanita yang akrab dipanggil HPL ini, jika sudah memiliki data yang lengkap, pemerintah bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang ditemukan dalam sensus.

“Dengan data yang lengkap tentunya bisa diolah oleh pemerintah kabupaten/kota, propinsi hingga pemerintah pusat,”sambungnya.

Diakui oleh HPL, selama ini data kependudukan selalu berubah-ubah.”Untuk akurasi data diharapkan bisa adanya partisipasi dari masyarakat dalam mensukseskan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS,”jelasnya.

Ditambahkan oleh Hari Putri Lestari, pihaknya berharap BPS secara maksimal melakukan sosialisasi terhadap pentingnya sensus penduduk. (Yudhie)