Jadi Sorotan, Banyak Aset Dinas Pertanian Jatim Bermasalah Dan Tak Bersertifikat

Surabaya kabarkini.co: Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Syaifudin menyorot kinerja dari Dinas Pertanian Jatim dalam pengelolaan asset pertanian yang dikelolanya. Pasalnya, dinas tersebut merupakan instansi Pemprov Jatim yang memiliki paling luas dan paling banyak asset yang dikelolanya.

Bahkan, komisi yang membidangi perekonomian telah menemukan beberapa asset milik Dinas Pertanian Jatim dalam proses sengketa ataupun belum dilakukan sertifikasi.

” Semua kan tidak ada kegiatan sehingga perlu dilakukan recofusing. Salah satu recofusing itu ya melakukan inventarisasi asset yang dimiliki masing-masing,”jelas politisi PAN ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (28/5/2020).

Mantan Wakil Bupati Lamongan ini mengatakan dalam recofusing terdampak covid-19 ini, pihaknya berharap birokrasi bisa fokus pada inventarisir dan penyelamatan serta sertifikasi aset.

Amar lalu mengambil contoh hasil kunjungan lokasi komisi B ke beberapa wilayah kantor UPT Dinas Pertanian.” Kami menemukan adanya sejumlah aset pemprov (Dinas  Pertanian yang diserobot oleh warga yang berada di beberapa kabupaten diantaranya,”jelasnya.

Lalu Amar membeberkan antara lain  Di Kabupaten Malang  (Kepanjen)seluas 14 Ha, Kabupaten  Pasuruan seluas 8 Ha, Kabupaten Banyuwangi seluas 1,6 Ha.

“ Bahkan yang di Kepanjeng kabupaten Malang masuk ranah hukum karena ada sengketa dan proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Luasannya ada 14 Ha. Sedangkan luasan aset semua milik Dinas Pertanian jatim mencapai 300 Ha dan belum diinventarisir,”jelasnya.

Amar juga sangsi dimungkinkan masih banyak lagi aset Pemrov Jatim yang dikelola Dinas Pertanian Jatim baik yang berupa tanah maupun bangunan  yang berada di wilayah kabupatenatau kota yang perlu didata ulang atau inventarisir sehingga tidak beralih kepemilikan ke fihak lain baik melaluhi proses tukar guling,  diperjualbelikan maupun diserobot warga. “  Dari temuan kami di Dinas Pertanian ini,  kami mendesak kepada Pemprov untuk melakukan inventarisir aset baik yang berupa barang,bangunan dan tanah,”tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Jatim Ir. Hadi Sulistyo saat dikonfirmasi melalui ponselnya membantah kalau asset yang dikelola oleh Dinas Pertanian Jatim tidak bersertifikat.

“ Kami sudah melakukan inventarisir seluruh asset kami. Bahkan dengan berkoordinasi dengan pihak BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) Jatim melakukan sertifikasi,”jelas mantan kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Pemprov Jatim ini.(Yudhie)