Jalani Sidang Replik, Terdakwa Stella Monica tetap Dituntut 12 Bulan Penjara

Surabaya, kabarkini.co : Terdakwa dugaan perkara UU ITE Stella Monica kembali menjalani persidangan pada Kamis (11/11/2021) siang. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda replik atau tanggapan pledoi dari terdakwa itu sempat menjadi perhatian publik.

Dalam keterangannya, Stella menyatakan tetap pada pendiriannya. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rista Erna Soelistiowati kekeh menolak seluruh pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukum Stella. Lalu, JPU meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara sesuai tuntutan yang sudah dibacakan dalam sidang sebelumnya.

JPU Rista Erna dan Farida menyebut, terdakwa Stella sengaja membuat dan mendistribusikan konten berisi pencemaran nama baik klinik L’Viors. Ihwal pembelaan kuasa hukum Stella, yakni Habibus, legal standing yang memberikan surat kuasa terhadap salah satu dokter di LViors untuk malaporkan kliennya. JPU menilai, klinik kecantikan Lviors dipersamakan sebagai korporasi yang memiliki marwah seperti layaknya perorangan lantaran badan hukum juga memiliki kehormatan. Menurutnya, perbuatan yang menghina badan hukum, digolongkan sebagai delik pidana.

Bahkan, Mahkamah Agung (MA) dianggap telah menerima argumentasi itu sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/ Pid/2010. Dalam putusannya, dijelaskan bila badan hukum bisa menjadi objek pencemaran nama baik.

"Kami menolak seluruh pembelaan (pledoi) terdakwa," kata Rista Erna saat sidang.

Replik JPU itu lantas ditanggapi penasihat hukum terdakwa, Asnan secara lisan. Ia meminta kepada majelis hakim agar tetap menerima pledoi kliennya.

"Kami akan menanggapi replik jaksa melalui duplik, tetap pada pledoi yang sudah kami sampaikan," bebernya.

Sedangkan, pengacara pelapor, HK Kosasih menerangkan, media sosial ada bukan untuk dijadikan medium perbuatan yang merugikan orang lain. Sebelum ada media sosial dan internet, tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur.

"Kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, baik di dunia nyata maupun maya," ungkap Kosasih ketika dikonfirmasi.

Kosasih menyatakan, dalam postingan Stella, memang dianggap mencemarkan nama baik Klinik Kecantikan L'Viors. Mulanya, akun Stella bisa diakses. Tapi, kini sudah berstatus private.

"Secara langsung atau tidak, terdakwa (Stella) telah menyadari keseriusan dan kesalahan dari perbuatannya," tandasnya.

Ketika ditanya perihal fakta persidangan, konten yang dimuat Stella memang dibuat secara sadar. Bahkan, mengandung informasi yang tak benar dengan tujuan dibagikan sharing kepada rekan, kerabat, dan khalayak. Menurutnya, hal itu justru untuk menjatuhkan usaha klinik L’viors.

"Unggahan Stella tersebut jelas bukan curhatan selaku konsumen, dia tidak pernah menyampaikan keluhan apapun sebelumnya kepada Klinik. Padahal, sejak pertengahan September 2019, Stella sudah berhenti melakukan perawatan di Klinik L’viors dengan kondisi wajah terakhir yang sudah baik," tutur dia.

Kosasih menyatakan, Stella yang sudah berpindah perawatan ke klinik lain dengan dalih Klinik L'Viors mahal, kemudian kondisi muka bermasalah. Ia menilai ada keanehan, sebab Stella justru membuat postingan yang dianggap mencemarkan nama baik L’Viors.

"Terbukti, saat ini dia (Stella) terus mencari kesalahan Klinik L’Viors dengan membuat pengaduan secara tak benar kepada pihak kepolisian. Seakan, obat yang diberikan Klinik L’Viors tak mendapat izin (BPOM)," ungkap dia.

Menurutnya, aduan itu tak benar. Malah, dinilai menyesatkan. Maka dari itu, Klinik L’Viors masih mencadangkan haknya untuk menuntut hukum lebih lanjut kepadanya.

"Pengaduan itu (yang dilakukan terdakwa) tidak benar dan menyesatkan," pungkasnya.

Ketika disinggung terkait tanggapan JPU terhadap pledoi Stella yang disampaikan pada Rabu (11/12/2021), ia mengungkapkan bila isi tanggapan JPU telah sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, sesuai dengan putusan-putusan yurisprudensi ihwal pencemaran nama baik dengan menggunakan internet dan media sosial.

Misalnya, ada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 yang dijadikan patokan oleh pengacara Stella. Lalu, patokan tersebut baru diterbitkan pada 23 Juni 2021 atau hampir 2 tahun setelah postingan Stella terjadi.

Nah, Keputusan Bersama itu ia anggap bersifat pedoman, bukan sebagai undang-undang. Sebab, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersurat nan tersirat.

Dalam beragam yurisprudensi putusan pengadilan yang ada, Kosasih menilai tindak pidana pencemaran nama baik sudah dijatuhkan pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum kepada reputasi badan hukum. Pun dengan pribadi yang telah dicemarkan nama baik dengan cara yang tidak bisa dibenarkan dimata hukum.

Tentu, kerugian reputasi usaha dalam hal ini jauh lebih besar dibanding pribadi. Lantaran, menyangkut kepentingan publik, terlebih bagi keberlanjutan, para pekerja, hingga rekanan usaha Klinik L’viors

Kosasih menerangkan, kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan-batasan. Bahkan, UU RI telah mengatur perlindungan reputasi dan nama baik bilamana apa yang dilontarkan berisi fakta yang tidak benar atau menyesatkan.

Atas dasar itu lah, perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE. Stella dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 10 juta subsider 2 bulan kurungan penjara.

"Karenanya, sudah sewajarnya jika tindak pidana di dunia maya juga diperlakukan sama dengan tindak pidana di dunia nyata, tanpa ada pengecualian," tutupnya. (K3)