Jatim Alami Kelangkaan Pupuk Subsidi

Provinsi Jawa Timur mengalami kelangkaan pupuk subsidi. Ironisnya lagi, awal Oktober mendatang sudah memasuki musim tanam. Baik padi, jagung ataupun tebu.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto mengatakan, selama ini Jatim merupakan lumbung pangan. Maka, pupuk sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam.

Subianto mengaku hingga saat ini Jatim masih kekurangan pupuk 650 ribu ton. Demi menjaga stok dan masyarakat dapat bertani, DPRD berharap semua kios se-Jatim memenuhi pupuk non subsidi. Meskipun harganya mahal.

"Ketika petani beli harus ada. Tapi, kita melihat kondisi saat ini, sambatnya petani luar biasa di daerah. Namun banyak komoditas yang harganya turun," kata Subianto, di Surabaya, Rabu 9 September 2020.

Politisi asal Demokrat tersebut menyebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim telah berkirim surat pada 9 Juli lalu ke Dirjen Prasarana dan sarana pertanian Kementan RI. Dimana dengan telah terbitnya Permentan No 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permentan No 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020.

"Jumlah alokasi pupuk subsidi Provinsi Jatim semula 1.349.594 ton menjadi 2.267.827 ton atau bertambah 918.233 ton," paparnya.

Subianto menjelaskan, awal tahun 2020 Kementan sudah memangkas pupuk 55 persen. "Tapi, alhamdulillah atas perjuangan kita semua, itu sudah terealisasi 900 ton," tuturnya.

Subianto menegaskan, hingga saat ini surat dari Dinas Pertanian belum ditindaklanjuti. Padahal, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah menyampaikan bahwa akan memberi subsidi pupuk tambahan sebesar Rp 3,14 triliun. "

Pak Mentan juga sudah berkomentar bahwa subsidi ditambah 3,14 triliun. Artinya, alokasi pupuk sudah ditambah. Namun, sampai saat ini belum juga ada," paparnya.

"Jadi kita akan terus memperjuangkan nasib petani agar alokasi pupuk segera terpenuhi untuk Jatim," paparnya.

Memasuki musim tanam, Komisi B akan menemui Kementerian Pertanian RI untuk memastikan kebutuhan pupuk di Jatim terpenuhi. Jika pupuk belum suplay, ia khawatir akan terjadi gejolak.

"Kita berpikir, yang pertama mendekati pilkada, kalau masalah pupuk tidak terpenuhi itu akan terjadi gejolak sosial. Ini yang harus kita kawal bersama-sama," pungkasnya.