Jatim Krisis Ikan Lemuru, DPRD Jatim Dorong Penguatan Pengawasan Ilegal Fishing

 

Kabarkini.co: DPRD Jatim berharap agar pengawasan terhadap penangkapan ikan illegal (Ilegal Fishing) diperairan di Jatim ditingkatkan. Pasalnya, hal tersebut akan merugikan nelayan tradisional di Jatim.

“Tentunya jika dibiarkan akan menganggu perekonomian nelayan  tradisional di Jatim,”ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Alimin di Surabaya, sabtu (12/1).

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan dirinya melihat bahwa saat ini pengawasan terhadap illegal fishing di Jatim mulai kendor. “ Saya dapat informasi kalau kebutuhan ikan lemuru dan salmon terpaksa import untuk pemenuhan makanan ikan kaleng. Ini sangat memprihatinkan mengingat potensi SDA di Jatim melimpah ruah,”sambung pria asal Tulungagung ini.

Diungkapkan oleh Mohammad Alimin, pihaknya berharap juga kesejahteraan nelayan tradisional di Jatim juga diperhatikan. “ Kami berharap Pemprov memperhatikan mereka,”jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Mohammad Gunawan Saleh saat dikonfirmasi membenarkan adanya import ikan lemuru tersebut. Namun, import tersebut hanya tentative saja.

“ Kami mendatangkan dari India dan itupun makanan kaleng ikan untuk di eksport lagi. Tak diedarkan di Jatim,”ujarnya singkat. (Trik)