JPU Hadirkan Ahli Siber Forensik dalam Sidang Bupati Novi, Kuasa Hukum: Tidak Ada Soal Permintaan Uang

Surabaya, kabarkini.co : Sidang lanjutan Bupati Nganjuk Nonaktif, Novi Rahman Hidhayat kembali berlangsung pada Jumat (22/10/2021) pagi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya di Sedati, Sidoarjo.

Dalam sidang dengan agenda keterangan, ada seorang Ahli Siber Forensi Mabes Polri, Adi Setia yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Nganjuk. Dalam keterangannya, ia mengaku tak menemukan keyword percakapan 'Permintaan mau pun aliran uang' dari barang bukti smartphone yang disita polisi dari Novi beserta ajudannya, M. Izza Muhtadin.

"Terkait barang bukti yang disita penyidik, ada surat permintaan dari Tipikor Bareskrim (terkait pemeriksaan)," kata Adi, Jumat (22/10/2021).

Dalam kasus ini, Adi mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti smartphone dengan sejumlah akun. Kala itu, akun I-Cloud yang digunakan bernama Izza mau pun Novi.

Ketika disinggung apakah dirinya bisa bisa memastikan apabila pemilik akun merupakan Novi dan Izza, ia mengaku tak bisa memastikannya. Alasannya, dirinya hanya sebatas melaksanakan pemeriksaan forensik ihwal permintaan penyidik kala itu

"Saya hanya terkait data, itu kewenangan penyidik, saya tidak bisa menjelaskan siapa kepemilikan barang bukti," bebernya.

Ihwal keterangannya yang tersirat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) soal tidak ditemukan kata kunci yang diminta penyidik, misalnya permintaan uang dari Novi ke orang lain dan sebaliknya, Adi membenarkannya.

"Benar, (tidak ditemukan keyword)," tandasnya.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Novi, Ade Dharma menjelaskan, apa yang diterangkan oleh ahli tersebut hanya sebatas upaya untuk menganalisa serta melakukan validasi bukti yang diberikan penyidik. Menurutnya, keterangan dari ahli yang dihadirkan JPU malah dinilai menguntungkan pihaknya.

Sebab, tak temuan keyword seperti yang diminta penyidik ihwal permintaan uang yang dilakukan Novi. "Tidak ada hal-hal yang terkait Novi, terutama soal permintaan uang. Yang paling penting, (keterangan Ahli) menyatakan tak menemukan keyword (permintaan uang) terkait dengan klien kami (Novi)," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat pada beberapa waktu silam. Kala itu, Novi dinilai terlibat dalam tindak pidana korupsi jual beli jabatan pada lingkungan Pemkab Nganjuk. 

Novi yang notabene penyelenggara negara dalam masa jabatan tahun 2018-2023, didakwa menyalahgunakan kekuasaannya dan dianggap sengaja mendapatkan uang dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa. Kini, proses peradilan terhadap Novi beserta para saksi masih berlangsung di PN Tipikor Surabaya. (K3)