Kembangkan Sekolah Double Track, Pemprov Jatim Beri Pengurangan Pajak Bagi Perusahaan Yang Mau Bantu

Kabarkini.co: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjanjikan akan membuat kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan yang mau bekerjasama dalam pengembangan SMK dan SMA Double Track di Jatim.

Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin (29/7/2019). Gubernur perempuan pertama Jatim ini mengatakan pemberian kompensasi itu sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019.

PP yang baru terbit bulan lalu tersebut mengatur tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

"Kita menyambut baik keluarnya PP tersebut, DUDI(Dunia Usaha Dan Industri) yang bersedia menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan atau insentif pajak super deduction penghasilan bruto," urai Khofifah.

"Besarnya pengurangan pajak itu paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran," lanjut wanita yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Kerja tersebut.

Dengan adanya regulasi ini, dikatakan Khofifah, pihaknya akan mendorong DUDI untuk memberikan fasilitas bagi sekolah SMA dan SMK di Jawa Timur. Khususnya untuk tiga sekolah di Jawa Timur yaitu SMK Negeri 4 Malang, SMK Negeri 11 Malang ,  SMK Negeri 5 Bojonegoro dan SMK Muhammadiyah 7 gondanglegi Malang  yang kini ditunjuk sebagai pilot project.

Masing-masing ditunjuk untuk kompetensi keahlian di bidang Ekonomi Digital, Animasi, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Teknik Pemboran Minyak dan Gas. Pemilihan tiga sekolah tersebut dikatakan Khofifah adalah hasil penunjukan pemerintah pusat tepatnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi ada hasil pertemuan dan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sembilan provinsi pada hari Kamis 25 Juli 2019 lalu, disepakati bahwa akan ada perjanjian kerja sama (MoU) secara bersma-sama untuk mendorong Dunia Usaha dan Industri (DUDI) menjalin mitra kerja sama dengan 17 SMK di 9 provinsi itu dalam bentuk magang dan atau pembelajaran," kata Khofifah.

Sebanyak 17 SMK tersebut sekaligus dijadikan pilot project pengembangan sekolah untuk praktek kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian tertentu agar dapat menjadi tenaga kerja menengah yang terampil dan siap pakai.

"Nah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat adalah tiga sekolah tersebut," tegas Khofifah.

Karena itu Pemerintah Jawa Timur bertekat untuk mendorong dan memfasilitasi DUDI bersedia bermitra dan kerja sama, serta membantu SMK dan SMA yang ditunjuk sebgai pilot project tersebut.

Dengan memberikan fasilitas tersebut bagi para siswa, maka DUDI di Jawa Timur akan berkontribusi untuk ikut meningkatkan serapan tenaga kerja ketika siswa lulus dan mengurangi pengangguran. (Risa)