Kerugian Negara Nol, Kredit Perbankan Masuk Ranah Perdata

Kabarkini.co, Bandung -- Advokat Iman Nurhaeman SH mengatakan kredit atau pembiayaan perbankan apabila membuahkan perkara seyogyanya masuk ke ranah perdata, terlebih jika belum terjadi kerugian keuangan negara atas kasus tersebut.

Hal tersebut di atas dikatakan Iman, karena putusan bebas juga pernah diberikan Majelis Hakim Majalis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, Jawa Barat atas perkara serupa --yakni dugaan korupsi tujuh karyawan Bank Mandiri yang diduga terlibat dalam proses pemberian kredit investasi dan modal kerja pada PT Tirta Amarta Bottling (TAB), perusahaan air minum dalam kemasan.

Majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan, Martahan Pasaribu, Basari Budi Pardijanto, Lindawati, Tardi dan Judijanto dalam pertimbangan di amar putusannya menyebutkan bahwa karyawan Bank Mandiri, dalam memberikan kredit, sudah sesuai prosedur.

Iman menyoroti kasus karyawan Bank Mandiri karena perkara yang nyaris sama saat ini juga telah dialami oleh kliennya. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Pembiayaan Fiktif Garut Super Block di Bank BJB Syariah kepada 161 enduser pembeli Kios dari Garut Super Block kurang lebih sebesar Rp 546 miliar.

"Kesamaan dua kasus tersebut, adalah belum terjadi kerugian negara," katanya.

Pada Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) tidak memperhitungkan agunan berupa unit-unit kios Garut Super Block yang dibeli oleh 161 enduser yang saat ini sedang dalam proses splitzing yang dibuktikan dengan telah dilakukannya proses pertelaan sebanyak kurang lebih 1.700 Sertifikat Strata Titel dan sambil menunggu proses penyelesaian splitzing sertifikat sebagai bentuk kehati-hatian bank dan niat baik PT Hastuka Sarana Karya (PT HSK), menyerahkan asset PT HSK yang telah diikat sempurna selama proses splitzing dilakukan sebagai sumber pengembalian kredit.

Berdasarkan fakta dokumen kata Iman Nurhaeman, yang ada nilai agunan yang diberikan oleh PT HSK senilai 100% dari kredit yang diberikan oleh Bank BJB Syariah. Kemuaian berdasarkan Laman OJK menyatakan bahwa status Bank BJB Syariah adalah Bank Swasta Umum Devisa dan tidak terdapat penyertaan secara langsung dari negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut dia pemberian kredit atau pembiayaan perbankan, seharusnya masuk dalam ranah keperdataan, apalagi Bank BJB Syariah jelas-jelas bukan Bank pemerintah seperti Bank Mandiri sehingga, jika terjadi kredit macet atau gagal

bayar tinggal eksekusi jaminannya saja, karena jaminan berupa kios tentunya ada. Kecuali itu pembiayaan Bank BJB Syariah kepada 161 enduser dalam fakta persidangan yang muncul tidak terbuktikan adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur ( SOP ).

Berdasarkan keterangan saksi ahli perbankan Prof DR Johanes Ibrahim Kosasih yang muncul di persidangan bahwa SOP yang berlaku di suatu bank adalah merupakan aturan internal bank dan sangat dimungkinkan setiap bank berbeda. Selanjutnya, menurut dia, direksi atau pihak yang ditunjuk oleh direksi merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan eskalasi kebijakan yang secara normal terjadi dalam suatu lingkungan bisnis, mengingat sumber pendapatan bank umumnya berasal dari aktivitas pemberian kredit atau pembiayaan.

Eskalasi kebijakan merupakan suatu proses administratif bukan merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Disebutkan Iman Nurhaeman, berdasarkan fakta yang ada seyogyanya dalam rangka memenuhi keadilan hukum perkara

Bank BJB Syariah dan PT Hastuka Sarana Karya diputuskan sebagaimana Majelis Hakim memberikan vonis tidak bersalah kepada para terdakwa dalam Perkara Bank Mandiri dan PT TAB. (*)