Kinerja Buruk, DPR RI Beber Dosa-Dosa Menteri Susi

Kabarkini.co: Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menuding Menteri Kelauran dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah melakukan pelanggaran perundang-undangan. Pasal kebijakan menteri Susi yang menenggelamkan kapal asing dinilai telah memicu kerusakan ekosistem laut.

“Kami minta Presiden RI Jokowi mengganti Menteri Susi karena kinerjanya buruk,”ungkap Bambang Haryo saat ditemui di Surabaya, Jumat (19/1). Bambang Haryo mengatakan Undang-Undang yang dilanggar Susi adalah UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Dalam UU tersebut diatur bahwa bila kapal ditenggelamkan dan dihancurkan di pesisir laut wajib untuk diangkat, karena bangkai kapal bisa menghalangi alur kapal serta mencemari dan merusak ekosistem laut,”lanjutnya.
Ditambahkan oleh Politisi asal Partai Gerindra ini, dari sisi pariwisata, akan terjadi kerusakan terumbu karang akibat ledakan tersebut yang menganggu keindahan bawah laut pada saat snorkling, diving dimana kita akan melihat sampah di bawah laut.

"Ada Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan aturan IMO (International Maritime Organization) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia nahwa di Pasal 229 Undang-Undang Pelayaran, menyatakan bahwa pembuangan limbah, atau sampah kimia beracun di perairan laut wajib dikenakan sangsi penjara dua tahun,"jelasnya.

Tak hanya itu, kata Bambang,Menteri Susi juga melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 tentang Pencemaran di pasal 99.

“Pelanggaran Susi pada Undang-Undang yang telah mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional, yakni Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982. Melanggar peraturan UNCLOS yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, UNCLOS itu aturan PBB. Dilarang membuang sampah atau bahan an organik pada jarak kurang dari 16 mil,"tandasnya. (Rie)