Komisi C DPRD Jatim Rencana Interpelasi Gubernur Soal Bank Jatim, Fraksi Nasdem: Itu Bukan Kewenangannya

Surabaya, Kabarkini.co: Rencana interpelasi terhadap gubernur Khofifah terkait penetapan direksi Bank Jatim tampaknya akan putus ditengah jalan. Komisi C DPRD Jatim sebagai inisiator dari interpelasi tersebut dinilai tak memiliki kewenangan untuk melakukan interpelasi tersebut.

“Tak ada kewenangan komisi C DPRD Jatim untuk mengajukan interpelasi. Ini bukan ranahnya ,”ungkap anggota Komisi C DPRD Jatim Suyatni Priamoro di Surabaya selasa (7/7/2020).

Politisi asal Partai Nasdem ini membeberkan munculnya inisiasi interpelasi tersebut karena adanya pendapat dari luar yang memberikan masukan terkait posisi direksi Bank Jatim. “ Adanya wacana yang dilontarkan pimpinan komisi C DPRD Jatim untuk melakukan gugatan di PTUN atau melakukan  interpelasi.  dugaan saya adanya pandangan pendapat yang berkembang atau masukan ke Komisi C DPRD bahwa prosedur pengisian direksi Bank Jatim dianggap tidak sesuai dengan peraturan PP No 4 tahun 2013 dan Permendagri No 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD,”ungkapnya.

Diungkapkan oleh Suyatni, nantinya akan ada RUPS tanggal 23 Juni 2020 di Bank Jatim dimana tak ada yang tahu materi dari RUPS tersebut.” Kalau materinya terkait kinerjanya hal tersebut tak masalah. Namun, kalau materinya menetapkan calon direksi, maka akan terjadi persoalan bagi Komisi C DPRD Jatim,’jelasnya.

Fraksi Nasdem DPRD Jatim, kata Suyatni, tak setuju adanya interpelasi tersebut.”Bagi Nasdem masalah ini bisa diselesaikan dengan sederhana,”jelasnya.

Suyatni lalu membeberkan munculnya wacana interpelasi tersebut berawal dari keluarnya surat dari pimpinan DPRD Jatim  dengan nomor surat 160/1505/050/2020 perihal rekomendasi Komisi C Atas Proses Pencalonan Direksi PT Bank Jatim Tbk.

“Disurat tersebut sudah dijelaskan kalau Komisi C DPRD Jatim menganggap rekrutmen direksi bank Jatim tidak sah karena tanpa melibatkan pansel sebagai diatur dalam PP No 54 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018,”sambungnya.

Dalam rekrutmen direksi bank Jatim, kata Suyatni, gubernur Khofifah menggunakan komite Remunerasi dan nominasi yang kesemuanya beranggotakan dari petinggi Bank Jatim.

“ Meski oleh OJK tak masalah, namun bagi Komisi C DPRD Jatim ini tidak sah karena ada aturannya sendiri untuk melakukan seleksi direksi BUMD,”terangnya

Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Suyatni, idealnya gubernur Khofifah membalas pendapat komisi C DPRD Jatim terkait penetapan direksi Bank Jatiim.

“ Setelah adalah jawaban dari gubernur Jatim baru diambil sikap selanjutnya,”sambungnya.

Suyatni berharap pimpinan DPRD Jatim harus menjadi fasilitator agar gubernur membalas surat resmi Komisi C DPRD jatim terkait penetapan direksi Bank Jatim. (Yudhie)