Konflik Pertanahan Di Jatim Tinggi, Aliansi Tani Jatim Ngluruk DPRD Jatim

Kabarkini.co: Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tani Jatim menggelar aksi di DPRD Jatim, selasa (24/9/2019). Dalam aksi tersebut mereka mengecam maraknya ketimpangan struktur agrarian yang tajam dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

“Kami mencatat selama ini Pemprov Jatim cenderung abai terhadap konflik-konflik agrarian,”jelas koordinastor aksi Mohammad Udin saat ditemui dilokasi aksi.

Dikatakan oleh Udin, dalam catatannya telah terjadi 35 letusan konflik agrarian sepanjang tahun 2018 . Dikatakan oleh Udin, Konflik agrarian Jatim dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu menjadi provinsi teratas dalam urusan kejadian konflik.

Tak hanya itu, sambung Udin, pihaknya miris ketika predikat Propinsi Jatim sebagai lumbung pangan nasional terancam menjadi tak bisa dipertahankan.

” Hal tersebut karena maraknya tren alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan mengatasnamakan proyek pembangunan infrastruktur ataupun yang lain lainnya menjadi tak terkendali,”jelasnya.

Sementara itu, dalam aksi tersebut Aliansi Tani Jatim mengeluarkan beberapa tuntutan antara lain menyelesaikan konflik agrarian Jatim, Menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap petani, menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, mewujudkan reforma agrarian sejati dan menerbitkan pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan petani berkelanjutan.

Sedangkan anggota fraksi Gerindra DPRD Jatim Noer Soetjipto mengatakan pihaknya saat ini di Jatim sudah ada perlindungan terhadap petani yang bertujuan untuk melindungi hak-hak petani.” Begitu juga dengan perlindungan dengan nelayan,”jelas pria asal Trenggalek.

Soal untuk desakan agar diterbitkan pergub perlindungan petani, Noer Soetjipto mengaku akan mengawal ke Pemprov Jatim agar gubernur segera menerbitkan pergub tersebut. (wan)