Lima Hari Di Jatim, KPK Catat 61 Anggota DPRD Jatim Belum Laporan LHKPN


Kabarkini.co: KPK (Komisi Pemberantasa Korupsi) menggelar pemeriksaan harta kekayaan kekayaan 37 penyelenggara pemerintahan daerah se Jatim selama lima hari.
Menurut jubir KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya mengatakan klarifikasi yang dilakukan pihaknya tersebut merupakan upaya dalam penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi.
“ melalui kegiatan ini, KPK mengklarifikasi para penyelenggara negara untuk mengetahui keberadaan dan kewajaran hartanya. Pasalnya, LHKPN merupakan wujud komitmen penyelenggara negara yang berintegritas,”jelasnya.
Sementara itu, KPK secara resmi juga mengumumkan persentase kepatuhan legislative dalam penyampaian LHKPN(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) se Jatim sampai 27 Juni 2019 termasuk untuk DPRD Jatim.
Dalam catatan KPK, yang wajib lapor mencapai 91 orang, sedangkan yang sudah lapor sebanyak 30 orang dan 61 orang belum lapor LHKPN. Sedangkan untuk tingkat kepatuhannya melaporkan LHKPN mencapai 32,9 %. Untuk kepatuhan DPRD Jatim tersebut merupakan posisi kedua dari bawah setelah DPRD kabupaten Trenggalek yang memiliki prosentase kepatuhan 12,8%.
Sedangkan untuk eksekutif, dilingkungan Pemprov Jatim yang sudah wajib lapor mencapai 302 orang, sudah lapor 299 orang dan belum lapor 3 orang. Sedangkan untuk prosentase kepatuhan mencapai 99,01 %. (Yudhie)