Lindungi Masyarakat Hutan Di Jatim, DPRD Revisi Perda No 4 Tahun 2003

Kabarkini.co: Untuk melindungi lahan kehutanan dan lahan pertanian yang lebih focus dari sisi konservasi masyarakat, DPRD Jatim menyiapkan revisi terhadap Perda No 4 tahun 2003 dimana revisi tersebut untuk penyesuaiannya.

“Nantinya dalam revisi tersebut akan dimasukkan masalah konflik sosial jadi siapa atau wilayah mana yang diberi kewenangan di masyarakat untuk mengolah hutan,”ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha saat ditemui di Surabaya, Senin (26/3).

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan revisi dilakukan juga sebagai antisipasi adanya gejala sosial yang ada di Jatim. “ Di Jatim lahan kehutanan ada 600 ribu Ha namun untuk wilayah gundung ada 10 %. Ini yang kami siapkan untuk kewenangan mengelola 10 % persen tersebut dengan melakukan revisi perda,”jelasnya.

Pranaya mengatakan untuk realisasi tersebut, pihaknya sudah melakukan koordinasi baik dengan Perhutani maupun Dinas Kehutanan Propinsi Jatim

”Dari masukan dua instansi tersebut nanti akan didapat apa saja tambahan untuk dimasukkan dalam revisi perda tersebut. Kami ingin perda ini benar-benar melindungi masyarakat hutan di Jatim agar bisa memaksimalkan fungsi hutan di Jatim,”tutupnya. (RIe)