Lindungi Produk Dari Persaingan Pasar Modern, Jatim Mendesak Butuh Perda Perlindungan UMKM

Surabaya kabarkini.co. : Guna melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jatim, keberadaan perda (peraturan daerah) terhadap keberadaan pasar modern  sangat dibutuhkan di Jatim.

Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim Rohani Siswanto mengatakan saat ini outlet toko modern di Jatim sudah menjamur dengan jumlah ribuan.”Meski ada ribuan di Jatim toko modernnya, tapi sangat minim sekali produk UMKM yang ikut dipamerkan di dalam toko modern tersebut,”ungkapnya di Surabaya, Minggu (28/6/2020).

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan dari hasil kunjungan kerja ke beberapa UMKM di Jatim, pada prinsipnya para pelaku UMKM di Jatim sangat ingin bersinergi dengan toko modern yang ada di Jatim.

“ Saya mengambil contoh di pabrik susu Pasteur yang dikunjungi Komisi B DPRD Jatim di Batu, Jumat(26/6/2020) kemarin. Mereka sangat berharap susu produksinya bisa dipamerkan juga di toko-toko modern tersebut,”sambung pria asal Pasuruan ini.

Diungkapkan oleh Rohani, jikapun ada produk UMKM bisa masuk ke pasar modern, tentunya tak bisa berlangsung lama.” Karena bisa dikata bisa kalah bersaing dengan produk-produk yang dijual di pasar modern tersebut,”lanjutnya.

Perlunya keberadaan perda, lanjut Rohani nantinya digagas kewajiban toko modern terhadap ikut serta membina UMKM di Jatim.” Tentunya dibutuhkan regulasi sejenis perda yang mengatur dan memiliki kekuatan hukum agar hal tersebut bisa direalisasi,”lanjutnya.

Diakui oleh Rohani, di sejumlah daerah di Jatim, sudah ada perda yang melindungi UMKM terhadap munculnya pasar-pasar modern tersebut.” Namun perda yang dibuat tak efektif sekali,”terangnya.

Tak efektifnya perda yang dibuat masing-masing kabupaten atau kota, kata Rohani tak sesuai dengan jangkauan keberadaan toko modern tersebut .” Sebaran mereka luas, sehingga perda yang dibuat daerah tak bisa mencakupnya. Jadi yang membuat perda ini harus Pemprov Jatim,”sambungnya.

Dijelaskan oleh Rohani, UMKM di Jatim memiliki kelemahan disisi kemasan dan kualitas modal.” Dengan adanya perda yang dibuat oleh Propinsi, ke depannya bisa memaksa toko modern untuk memasang produk-produk UMKM dan koperasi di outlet yang dimiliki. Ingat ya tentunya toko modern ini jaringannya luas sehingga layak dijadikan tempat pemasaran produk UMKM dan koperasi Jatim,”jelasnya.

Dikatakan oleh Rohani, ada Pergub Jatim tentang pemberdayaan UMKM di Jatim” Kalau tidak salah pergubnya yaitu No 22 tahun 2018. Namun pergub tersebut lemah sekali untuk diterapkan,”jelasnya.

Rohani menyebut kalau dalam pergub tersebut tak disebutkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran jika ada toko modern menolak memberi kesempatan pelaku UMKM untuk memamerkan produknya di outlate yang dimilikinya.

“Temuan-temuan ini sangat perlu untuk dikongkritkan seperti apa. Saya mengambil contoh di toko-toko swalayan saat ini, rata-rata menggunakan bahan pabrikan,”jelasnya.

Dengan adanya perda ini, kata Rohani, nantinya UMKM diberikan kesempatan untuk memasang produknya di outlet toko modern.

“ Tentunya ada kewajiban toko modern untuk memamerkan produk UMKM dan koperasi dengan kuota dan standart dalam pemberlakuan produk UMKM. Jangan sampai kalau tak ada sanksi tentunya dengan seenaknya untuk memamerkan produk UMK,”jelasnya.

Selama ini, kata Rohani, program kemitraan antara UMKM dan toko modern di Jatim tak signifikan.”Kita lihat saja banyak pelaku UMKM berjualan di depan swalayan yang ada di Jatim. Namun, hal tersebut tak signifikan,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Mas Poernomo Hadi mengatakan Jatim sebenarnya punya perda untuk melindungi UMKM di Jatim.

“ Ada perda No 4 tahun 2007 tentang pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Perda ini memang tak efektif . Saat ini kami sedang mengusulkan adanya perubahan perda tersebut,”jelasnya singkat. (setya)