Masih Tinggi, DPRD Jatim Tuding Dinkes Jatim Tak Transparan Data Jumlah Penderita Stunting

Kabarkini.co: DPRD Jatim menuding Dinas Kesehatan Jatim tak terbuka dalam pemaparan data balita yang mengalami stunting di Jatim. Dampak tak transparan tersebut berdampak pada serapan penanganan stunting oleh dinas kesehatan Jatim.

"Di Jawa Timur ini stunting itu tinggi. Saya beberapa waktu lalu juga ngobrol dengan pemerintah di kabupaten Malang. Selama ini kita tidak mendengar stunting di Kabupaten Malang. Tetapi angka stunting tinggi, kenapa data itu tidak ada saya bilang, karena memang ditutup tutupi," kata wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi di kantor DPRD Jatim pada Kamis (29/8).

Diungkapkan oleh pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini, meminta agar Pemprov Jatim segera membuka data sebenarnya, sehingga balita penderita stunting supaya penanganan kasus itu bisa segera diselesaikan.

"Harapan kita marilah terbuka sehingga kita bisa menyelesaikan secara bersama. Kalaupun ada data di publish saja, bukan berarti menjelekkan Pemprov, tidak. Dengan demikian kita bisa tahu dan bagaimana antisipasi permasalahan seperti itu," tandas pria yang juga calon kuat DPRD Jatim periode 2019-2024 mendatang. Seperti diketahui, Dinas Kesehatan pada APBD murni 2019 mendapat alokasi dana sebesar RP 627,5 miliar. Karena kinerjanya kurang serius dalam hal kesehatan, maka pada Perubahan APBD 2019 ini, anggaran Dinkes Jatim menjadi Rp 598 miliar saja. Atau di turunkan sebesar Rp 29 miliar.(YD)