Maskin Di Jatim Dapat Bantuan Hukum Dari Pemprov

Surabaya: Kabar gembira bagi masyarakat miskin di Jatim jika tersandung masalah hukum. Pemprov Jatim akan memberikan bantuan hukum bagi maskin yang berurusan hukum.

“Semuanya gratis bagi masyarakat miskin yang mengalami masalah hukum,”ungkap gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (29/5/2019).

Untuk realisasi tersebut, kata mantan Mensos ini, akan dilibatkan lembaga bantuan hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di Jatim. 

Tidak semua OBH dan LBH, tapi yang sudah terakreditasi. Ada sekitar 61 OBH dan LBH di Jatim yang sudah terakreditasi. “Dengan adanya sinergi antara OBH, LBH, Kabag Hukum Kab/Ko  dan Kabiro Hukum  Pemprov Jatim, bisa memberikan percepatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kurang mampu secara gratis,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabiro hukum Pemprov Jatim Jempin Marbun mengatakan sebenarnya program ini sudah lama dimiliki Pemprov. Namun, saat ini oleh gubernur Khofifah diperluas jangkauannya sampai di tingkat pedesaan.

” Tak semua OBH yang digandeng karena yang dibutuhkan adalah yang sudah terakreditasi dari kementerian kum ham,”jelasnya.(Setya)