Netral atau Dipecat, Ketegasan TNI Polri Hadapi Pilkada 2018

Kabarkini.co - Tidak ada sela bagi anggota TNI maupun Polri untuk turut dalam pusaran politik praktis, atau keanggotaan sebagai prajurit TNI maupun Polri harus diserahkan.

Pangdam V Brawijaya - Mayjen TNI Arif Rahman menegaskan, jika prajurit TNI netral dalam proses Pilkada serentak 2018 ini. Bahkan disebutkannya, jika netralitas adalah harga mati.

"Netralitas TNI itu harga mati. Sudah menjadi perintah dan instruksi dari bapak Panglima TNI dalam rangka Pilkada khususnya di Jawa Timur ini harus netral," jelasnya, Selasa (6/2/2018).

Mayjen TNI Arif Rahman yang juga memegang kendali Kogartab III Surabaya ini juga telah menyampaikan kewajiban netralitas tersebut kepada tiga unsur prajurit lainya, selain TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

"Oleh karena itu, apabila ada para prajurit Kodam V Brawijaya yang terindikasi tidak netral, silakan laporan ke Kodam dan itu akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Setali tiga uang dengan Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim - Irjen Pol Machfud Arifin juga menegaskan kepada seluruh anggotanya untuk netral dan tidak larut dalam politik praktis selama Pilkada 2018.

"Kasih tahu sama kita, nanti akan kita berikan sanksi, nggak ada main-main untuk Polri itu sendiri. Polisi sama TNI netral dalam kegiatan Pilkada ini nggak ada berpihak pasti netral kita," jamin Kapolda.

Bahkan untuk menjaga netralitas Polri, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengeluarkan instruksi bagi seluruh anggota polri selama masa Pilkada sampai dengan Pemilu nanti. Salah satunya adalah berfoto bersama paslon.

"Aturan sudah, sudah instruksi Kapolri nggak boleh diingkari harus ditaati harus dilaksanakan ya," tandas Kapolda.