Pasca HTI Dibubarkan, Pemerintah Harus Awasi Ormas Lain

kabarkini.co: Pasca pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah harus mengawasi organisasi kemasyarakan yang ada di Indonesia. Jangan sampai benih radikalisme, yang merusak keberagaman dan mengancam kebhinekaan tumbuh subur.

”Ke depan, pengawasan terhadap organisasi lain terus dilakukan. Pancasila harus menjadi ideologi bangsa," kata Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung, Laksono disela Musyawarah Daerah (Musda) III Kosgoro, Minggu (14/5).

Pihaknya mendukung kebijakan pemerintah atas pembubaran HTI. Paham khilafah yang dianut HTI dinilai membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertentangan dengan ajaran Pancasila.

Kebijakan pemerintah untuk membubarkan HTI itu bukan berarti anti terhadap umat Islam. Tindakan itu, lebih ditujukan untuk melindungi Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia.

”Bukan berarti kita anti Islam. Yang kita tolak adalah gagasannya merubah ideologi. Mereka tidak mengakui pemerintah dan punya sistem sendiri,” tandasnya.

Untuk mencegah radikalisme tumbuh subur di Indonesia, pria yang menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 itu, juga meminta pemerintah mengatasi kesenjangan ekonomi di yang menjadi salah satu pintu masuk masuknya paham radikalisme.

”Kami mendorong agar pemerintah juga mengatasi ketimpangan ekonomi dan mengambil kebijakan yang adil. Dari situ masyarakat akan semakin yakin dan akan merawat ideologi Pancasila,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengumumkan keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI. Lima alasan HTI dibubarkan, di antaranya kegiatan organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (yd)