Pelaksanaan Pilkada Direvisi Mendagri, Demokrat: 2014 Lalu Usul Revisi Pilkada Langsung Dengan Perbaikan

Kabarkini.co: Usulan Mendagri Tito Karnavian memberlakukan pilkada Asimetris di dalam pelaksanaan Pilkada tahun mendatang mendapat respon sejumlah partai di Jatim, salah satunya dari Partai Demokrat.

Menurut ketua fraksi Partai Demokrat Jatim Sri Subianti mengatakan pada tahun 2014 lalu, Partai Demokrat sudah mengusulkan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan.

“ Saat tahun 2014 lalu kami mengusulak  pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan ditolak oleh sidang paripurna di DPR RI dan berujung disetujuinya pilkada tak langsung melalui mekanisme Voting. Demokrat protes dan sebagaimana kita ketahui akhirnya Presiden SBY keluarkan Perppu yang membatalkan UU Pilkada Tak Langsung tersebut,”jelasnya saat ditemui dikantornya, Kamis (21/11/2019).

Wanita yang juga bendahara DPD Partai Demokrat Jatim ini mengatakan  Partai Demokrat memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan mayorits keinginan rakyat saat itu, yang menginginkan terjaganya hak rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung.

“ Tentu dengan berbagai alasan sampai saat ini sikap Partai Demokrat konsisten. Jangan cabut hak politik rakyat,”terangnya.

Ditambahkan oleh wanita yang akrab dipanggil Antie ini, iika saja saat itu usul Partai Demokrat disetujui, maka tak ada alasan saat ini untuk khawatirkan soal politik uang, biaya besar berlebihan, potensi korupsi, kecurangan dan ekses negatif lain dlm Pilkada. “Setidaknya semua hal tersebut sudah menjadi syarat dan faktor yang diawasi ketat,”jelasnya.

Ditambahkan Antie, usulan mendagri untuk mewacanakan pilkada menjadi tak langsung karena hal-hal negative yang menyertainya sebagaimana yang diargumentasikan hal ini seakan-seakan menjadi kemunduran atau kesadaran yang datang secara terlambat.

“ Dan ingat, secara sudah mencatat terlebih dahulu bahwa partai Demokrat jauh-jauh hari sudah memperjuangkan revisi pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan,”tutupnya.

Sekedar diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah mengkaji opsi atas evaluasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung. Opsi-opsi yang disebut Tito antara lain; tetap dilakukan Pilkada langsung dengan meminimalisasi efek negatifnya, Pilkada kembali ke DPRD, atau Pilkada asimetris.

Pilkada asimetris yang dimaksud adalah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antar daerah. Perbedaan tersebut bisa muncul dikarenakan suatu daerah memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya ataupun aspek strategis lainnya.(Wan)