Pemerintah Hapus Eselon III Dan IV Di Instansinya, Inikata DPRD Jatim

Kabarkini.co: Anggota komisi A DPRD Jatim Diana Amaliyah Verawatiningsih atau yang akrab dipanggil Sasa mengatakan pihaknya berharap seluruh ASN (Aparatus Sipil Negara) di lingkungan Pemprov Jatim untuk tak kawatir terkait munculnya wacana akan ada penghapusan eselon III dan IV di tingkat pegawai negeri.

“Program ini dilakukan bertahap. Pasti ada solusi untuk eselon 3 dan 4 ini bagaimana agar dapat menjalankan wewenang secara efektif dan efisien,”ungkap wanita yang juga politisi asal PDIP ini saat dikonfirmasi di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Pegiat Literasi ini memastikan jika pemerintah nantinya merealisasi wacana tersebut tentunya pasti akan memikirkan nasib para eselon III dan IV.”Sabar tunggu kebijakan pemerintah karena saat ini masih proses,”jelasnya.

Sedangkan anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya, Achmad Firdaus mengungkapkan pihaknya berharap pemerintah tak ambil langkah yang salah dalam menghapus eselon III dan IV.” Perlu kajian matang dampak dari penghapusan tersebut. Menguntungkan atau bahkan merugikan ASN sendiri. Harus ada kejelasan yang jelas dan tak menimbulkan keresahan ditingkat ASN,”ujar politisi Partai Gerindra saat ditemui di Surabaya.

Mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini, menambahkan dalam waktu dekat Komisi A DPRD Jatim akan kunjungan kerja KemenPAN RB untuk mempertanyakan rencana tersebut.

“ Kami akan minta penjelasan pemerintah terkait rencana tersebut untuk menjawab keresahan para ASN dilingkungan Pemprov Jatim,”tutup pria kelahiran Lamongan ini.

Sebelumnya, Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di kantornya, Rabu (30/10/2019) menjelaskan alasan pemerintah akan menghapus jabatan eselon 3, 4 dan 5 di seluruh instansi antara lain pertama, pemerintah ingin membangun profesionalisme birokorasi termasuk bagi CPNS yang akan mengikuti seleksi mulai akhir tahun ini. Kedua untuk menciptakan akuntabilitas pemerintah dari struktur birokrasi yang hierarki menimbulkan penundaan pengambilan keputusan

Alasan lainnya pemangkasan ini adalah untuk memperkuat tanggung jawab pejabat atas putusan tindakan administrasi yang ada.

Di sisi lain, pemangkasan jabatan bagi eselon 3, 4 dan 5 nantinya untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Apalagi Presiden meminta agar sistem birokrasi yang dibangun lebih dinamis.

Selain itu untuk membangun budaya yang unggul yang berorientasi pada kinerja. Budaya antikorupsi tadi berorientasi pada kinerja termasuk CPNS nanti. (yudhie)