Pemerintah Tolak Angkat Jadi PNS,Nasib 20 Ribu Honorer K2 Di Jatim Terancam Terlantar

Kabarkini.co:Anggota Komisi A DPRD Mohammad Azis mengatakan bahwa pemerintah melalui Kemenpan RB telah menolak untuk mengangkat honorer K2 menjadi ASN. Alasannya, kata pria asal Madura ini, bahwa tidak ada payung hukum untuk menjadi PNS. Sudah ada standar-standar tertentu. Kalau kemudian tidak memenuhi standar, maka Kemenpan RB tidak bisa mengakomodir itu.

"Kemenpan RB mengatakan bila dipaksakan maka akan berdampak hukum dan menjadi temuan BPK dan ini tidak baik," ujarnya di gedung DPRD Jatim, sabtu(9/11/19).

Kata politisi PAN ini,  Kemenpan RB menyampaikan bahwa pada tahun 2013 sudah diadakan tes. Hasilnya, sebagian lolos dan sebagian tidak. Kemudian pada tahun 2019 ini tidak ada tes lagi untuk mereka. Yang ada, pilihan untuk mengikuti ujian pada formasi P3K.

"Diskusi sempat panjang, karena kita ngotot kalau bisa kasih (K2 jadi PNS). Entah sehari atat dua hari, lalu pensiun. Kita minta itu dari Kemenpan RB ini bilangnya, kita nggak punya cantolan hukum untuk mengangkat mereka," papar dia.

Lebih lanjut politisi asal Pulau Madura ini menguraikan, bahwa kebijkan ini provinsi hanya mengikuti pusat. Persoalan ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur, melainkan juga di daerah lain. 

"Data awal honorer K2 ini jumlahnya hanya 200 ribu, namun pada saat input data dari daerah ternyata mencapai 600 ribu orang" pungkasnya.

Sekedar diketahui, Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Jatim meminta kejelasan nasibnya  karena sampai saat belum mendapat perhatian dari pemerintah.  Terlebih jelang proses rekrutmen CPNS 2019 yang segera bergulir. Ironisnya, keberadaan honorer K 2 semula diakui oleh negara sesuai dengan PP No 48 tahun 2005, namun saat ini malah tidak diperhatikan oleh pemerintah.(wahyu)