Pemprov Nilai Pengelolaan Keuangan Dana Desa Harus Dipertanggungjawabkan Detil

Surabaya, kabarkino.co : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Pemprov Jatim) telah bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa kepada para aparatur desa se-Jatim. Pemprov Jatim menganggap, pengelolaan keuangan desa dianggap sangat penting.

Perihal itu juga diamini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Jatim, Soekaryo. Menurutnya, para aparatur desa mengelola dana pembangunan dengan nilai yang tak sedikit.

Soekaryo menilai, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan para aparat di setiap instansi pemerintahan terkait dan perangkat desa pengelola pemerintahan. Dalam hal ini, pengelola keuangan desa adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Menurutnya, keuangan desa merupakan isu strategis. Pasalnya, dalam 6 tahun terakhir, selalu diangkat dalam forum pembangunan di setiap jenjang pemerintahan, baik ti pusat, provinsi, hingga desa sekali pun, sesuai yang tertuang dalam Undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa. 

"Dari tahun ke tahun, menunjukan begitu seriusnya negara kita dalam meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa dan upaya pemberdayaan masyarakat desa dapat dengan lebih maksimal dilaksanakan," kata Soekaryo, Senin (13/12/2021).

Soekaryo menyebut, pengalokasian Dana Desa dalam APBN sejak tahun 2015 terus meningkat. Oleh karena itu, wawasan terkait pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan BK Desa Provinsi Jatim juga harus ditingkatkan serta sesuai regulasi yang ada, salah satunya sesuai dengan Pergub 47 tahun 2019 tentang pedoman umum pelaksanaan BK Desa Provinsi Jatim. 

"Dalam pelaksanaan pengelolaan tugas DPMD khususnya dalam pengelolaan bantuan keuangan ke desa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tambahan wawasan kepada kita semua," ujarnya.

Data dari Pemprov Jatim menyebutkan, dalam 6 tahun terakhir dengan kurun waktu tahun 2015 sampai 2021, APBN telah mengalokasikan Rp 400,65 triliun lebih untuk 74.961 desa di seluruh Indonesia. Sedangkan, besaran dana desa untuk 7.724 desa di Provinsi Jatim dalam kurun waktu yang sama mencapai Rp 42,535 triliun. 

Menurutnya, besaran dana itu di luar dari dana yang dialokasikan pada APBD Kabupaten atau Kota melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bantuan Keuangan atau Kota. Begitu juga dengan Bantuan Keuangan Desa yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Jatim. (K3)