Pemprov Tak Transparan Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19, Jatim Kebanjiran Orang Miskin Baru

Surabaya Kabarkini.co: Anggota Komisi A DPRD Jatim Achmad Firdaus mengatakan sampai saat ini pihaknya melihat belum ada transparansi dari Pemprov Jatim soal data masyarakat penerima bantuan langsung dari Pemprov. Meski saat ini PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah mulai bergulir.

“ Kami mempertanyakan kinerja Pemprov dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Siapa saja yang menerima bantuan tersebut, tak pernah dilaporkan kepada kami,”ungkapnya di Surabaya, selasa (28/4/2020).

Dampak dari tak transparansi tersebut, kata Firdaus, ancaman orang miskin baru di Jatim akan bertambah.“ Waktu sidang paripurna beberapa waktu lalu, bu gubernur Khofifah membeberkan kalau jumlah penduduk di Jatim saat ini mencapai 39 juta. Apakah jumlah tersebut sudah mengcover jumlah pemudik yang datang dari perantauannya. Data terbaru saya dapat informasi kalau saat ini ada 50 ribu lebih jumlah pemudik di Jatim dan jumlah tersebut semakin bertambah,”katanya

Dari jumlah tersebut, kata Firdaus tentunya akan memunculkan orang miskin baru di Jatim karena tak memiliki pekerjaan setelah mudik dari perantauan. “Lalu mereka ini siapa yang urus nasibnya dan siapa yang bertanggungjawab dalam memberikan bantuan. Pemprov harus jelas dalam membuka data tersebut,”katanya.

Selain pemudik, sambung Firdaus, adalah keberadaan napi yang menjadi program asimilasi pemerintah dalam penanggulangan covid-19. “ Ada  4665 napi  di Jatim yang menghirup udara bebas atas program tersebut. Terus setelah bebas, mereka ini siapa yang urus dan mengcover bantuan. Mereka nantinya juga menjadi orang miskin baru yang perlu mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Jangan sampai mereka melakukan criminal lagi gara-gara perut lapar,”sambungnya.

Dikatakan mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim, pada prinsipnya pihaknya memberikan apresiasi penuh kepada Pemprov Jatim dalam mengupayakan anggaran untuk penanganan  Covid-19, namun perlu ada transparansi penggunaannya.

“ Sekali lagi perlu ada integrasi data antara Pemprov dan pemerintah pusat agar tidak ada tumpeng tindih penyaluran bantuan tersebut,”tandasnya. (Yudhie)