Pendirian Bank Umum Syariah Molor, DPRD Jatim Akan Panggil Bank Jatim

Surabaya: Rencana pendirian Bank Umum Syariah (BUS) di Jatim dipastikan molor. Pasalnya gubernur Jatim terlalu berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran.

Ketua Komici C DPRD Jatim, Anik Maslacha menegaskan jika pihaknya memahami keinginan Gubernur Jatim, Khofifah untuk memundurkan pengesahan BUS. Itu karena diperlukan pencermatan yg lebih hati-hati atau nalisa bisnis yang prospektif. Dimana harus jelas-jelas menjawab kebutuhan masyarakat, menguntung kan masyarakat dan juga Pemprov selaku pemegang saham karena modal menggunakan APBD. 

"Berdasarkan analisa FPKB, untuk bisa spin off dari UUS menjadi BUS harus mendapatkan 2 ijin. Pertama ijin prinsip dan ijin usaha. Sebelum ijin usaha dilakukan, harus mendapatkan ijin prinsip lebih dahulu. Dimana untuk mendapatkan ijin ini bank harus memenuhi syarat administrasi, modal dan kepengurusan,"tegas Anik yang juga Wakil ketua DPW PKB Jatim ini, Selasa (9/7).

Menurut wanita yang juga calon Bupati Sidoarjo ini  mengatakan jika ijin administrasi sudah dipenuhi, modal minimal Rp1 triliun lebih (karena masuk buku 2) dam sudah disepakati Rp500 miliar dari bank jtm, dan Rp525 miliar dari pemprov dengan 2 termin, murni APBD 2019 sebesar Rp200 miliar dan sudah dialokasikan namun saat ini masih belum dikeluarkan dr kasda.

"Mengingat ijin prinsip belum keluar, sedangkan Rp325 miliar direncanakan akan di plot di PAK 2019 ini.  Namun tgl 21 mei 2019 lalu ada surat  dar bank jatim untuk sementara di tunda karena kepengurusan belum selesai, mungkin karena fokus penyelesaian RUPS beberapa waktu lalu untuk reposisi direksi dan komisaris bank induknya (bank jatim)," jelasnya.

Karenanya, alam waktu dekat ini, komisi C DPRD Jatim akan mengundang bank jatim, untuk membahas tentang hal ini.(Setya)