Penghujung 2021, Kejati Jatim Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp1,55 Triliun

Surabaya, kabarkini.co : Hasil analisa dan evaluasi (Anev) di penghujung tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) berhasil menyelamatkan keuangan Rp 1,55 Triliun.

Kepala Kejati Jatim M. Dhofir mengatakan, ada beragam Anev kinerja capaian dan apresiasi yang diperoleh selama 2021 ini.

Menurutnya, penyelamatan tersebut berasal dari:

  1. Pidana Khusus (Pidsus),
  2. Pidana Umum (Pidum),
  3. Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

"Nilai penyelamatan tersebut naik dibanding tahun 2020, sebesar Rp 697,18 miliar," kata Dofir, Jumat (21/12/2021).

Dofir menjelaskan, ada beragam aset yang sudah diselamatkan. Salah satunya, adah 3 bidang dengan total luas 2.032 meter persegi,dengan rincian sebagai berikut:

  1. aset di Jalan Kalisari Nomor 28 dengan luas 1.190 meter persegi, senilai sekitar Rp 4 miliar.
  2. aset di Jalan Kalisari I Nomor 12 dengan luas lahan 578 meter persegi senilai Rp 1,9 miliar,
  3. aset di Jalan Sariboto I Nomor 5 dengan luas 264 meter persegi, senilai Rp891 juta.

Tak hanya itu, Kejati Jatim juga sudah mengembalikan aset tanah yang lokasinya 1 wilayah. Tapi, berbeda sertifikat yakni Jalan Kalisari Nomor 5-7 seluas 566 meter persegi, senilai Rp 1,9 miliar.

Dofir menegaskan, pihaknya berupaya untuk mengembalikan sejumlah aset negara yang hilang. Sebab, pernah dikuasai pihak-pihak lain secara ilegal serta belum memiliki pencatatan.

"Aset-aset tersebut belum didukung bukti atas kepemilikan berupa tanah. Sehingga, dapat mengakibatkan hilangnya aset-aset tersebut. Tentu, berorientasi pada lahirnya kerugian negara atau daerah," tuturnya

Dofir menyatakan, pihaknya juga telah menerima beragam laporan terkait hilangnya aset negara. Baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) di Jatim maupun instansi atau lembaga pemerintah lain.

Menurutnya, sejumlah laporan itu dilatarbelakangi oleh keberhasilan Kejati Jatim dalam mengembalikan aset negara milik Pemkot Surabaya. Dalam pengembalian aset-aset itu, Kejati Jatim didukung Badan Pertanahan Nasional Jatim jua.

Dhofir menegaskan bahwa, dalam perkara penguasaan aset secara ilegal oleh pihak swasta, pihaknya tetap memprioritaskan pada pengembalian kepada negara. Jika pihak yang menguasai secara ilegal tersebut tetap bersikukuh tidak mengembalikan, maka Kejati Jatim tidak segan-segan membawa perkara itu ke ranah pengadilan.

Selain aset Pemkot Surabaya, pihak Dofir juga berhasil menyelamatkan aset milik Pemprov Jatim. Salah satunya aset PT PWU Panca Wira Usaha atau BUMD Pemprov Jatim. (K3)