Pengusaha Jatim Ancam Eksodus Ke Jateng, Dewan Jatim Sebut Hanya Ancaman Sementara

Kabarkini.co: Ancaman eksodus besar-besaran pengusaha Jatim ke Jateng dampak dari penetapan UMK Jatim tahun 2020 mendatang, ditanggapi dingin DPRD Jatim.

Alasannya, ancaman itu sudah sering dilakukan dan hanya sementara saja.” Kalau itu setiap tahun alasannya selalu begitu. Kami anggap itu wajar saja,”ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Suwandi saat ditemui dikantornya, Kamis (21/11/2019).

Menurut politisi asal partai Nasdem ini mengatakan sudah sewajarnya adanya kenaikan UMK tersebut mengingat dibandingkan keuntungan pengusaha dua kali lipat dari kenaikan upah buruh.

Diungkapkan Suwandi, pengusaha tak bisa menghindar dari kewajiban untuk membayar upah sesuai UMK yang sudah ditetapkan pemerintah.” Kalau pindah kemanapun, pastinya tiap tahun juga ada kenaikan UMK di masing-masing daerah,’jelasnya pria yang juga aktivis buruh ini.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan UMK 2020.

Penetapan tersebut dituangkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019.

Berdasarkan surat tersebut ditentukan kenaikan UMK sebesar 8,51% dari UMK sebelumnya. Rumusan prosentase itu diperoleh dari inflasi 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%. Sehinga kenaikan UMK 2020 berdasarkan daya inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yakni sebesar 8,51%.

Dalam keputusan tersebut, ditetapkan besaran UMK tahun 2020 yang tertinggi masih dipegang oleh Kota Surabaya yaitu Rp 4.200.479,19. Sementara UMK Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto masih di bawahnya. Untuk UMK terendah di Jawa Timur, diberlakukan di Kabupaten Magetan yaitu Rp 1.913.321,73.

Dari dampak penetapan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jatim menyebut sejumlah pabrik dan industry akan hengkang dari ring Jatim dan akan pindah ke daerah yang UMK nya dan Jateng merupakan daerah paling favorit. (Yudhie)