Peningkatan Ekonomi Desa Melalui BUMDes

Anggapan bahwa masyarakat  pedesaan cenderung terbelakang bila dibandingkan dengan masyarakat kota bukan suatu hal yang baru lagi. Contohnya  akases pendidikan, ekonomi, teknologi, politik, pembangunan infrastrukktur di pedesaan masih tertinggal  bila dibandingkan dengan perkotaan.  Ketimpangan dari berbagai hal tersebut menjadi penyebab perpindahan  tenaga kerja dari desa ke kota yang berjalan secara masif.

Sudah 74 tahun sejak Indonesia  merdeka, tapi ketimpangan pembangunan ekonomi masih terus berlangsung hingga saat ini.  Masyarakat pedesaan masih sering dirundung masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Ini sebabnya, diperlukan adanya pembangunan ekonomi pedesaan yang bisa mengatasi berbagai permasalahan ini.

Pembangunan  ekonomi pedesaan merupakan salah satu upaya untuk memangkas ketertinggalan antara desa dan kota. Pembangunan ekonomi desa mencakup seluruh potensi yang  dimiliki. Mulai dari sektor pertanian, infrastruktur, administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan lain sebagainya.

BUMDes adalah salah satu cara membangun desa agar tidak ketinggalan dengan masyarakat kota. Sudah banyak desa yang bisa membangun desanya dengan baik. Beberapa desa malah menjadi tujuan pariwisata nasional.

Setidaknya ada enam cara agar pengelolaan BUMDes tepat sasaran, yaitu:

  1. Hubungan yang Harmonis Antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah Desa

Para pelaku usaha di desa didorong untuk melakukan produksi dengan kualitas bagus. Pemerintah desa menjembatani pengusaha dengan konsumen. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas SDM pengelola BUMDes.

  • Pengelola BUMDes Harus Melek Internet

Kebutuhan internet memang tidak bisa ditawar lagi. Apalagi bagi desa yang mau berkembang. Publikasi menjadi kunci utama. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja yang melek internet. Pemerintah desa perlu membuat website bisnis yang menampung produk unggulan masyarakat desa. Sehingga konsumen bisa melakukan transaksi di mana pun.

  • Modal Usaha

Telah diketahui bersama bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa, secara otomatis penyertaan  modal langsung berasal dari desa. Penyertaan modal tersebut bisa keseluruhan atau sebagian besar yang  berasal dari kekayaan desa.  

  • Pengelola BUMDes harus Belajar Laporan Keuangan yang Profesional

Laporan keuangan harus dibuat seperti para bisnis yang professional dan sesuai standar. Termasuk pelaporan pajak.

  • Fasilitasi Cara Berhukum BUMDes

Aturan BUMDes tidak kaku. Pemerintah desa harus melakukan pendekatan ke masyarakat desa agar mereka berperan aktif membangun desa.

Tujuan BUMDes begitu mulia. Mari membangun desa tanpa meninggalkan budaya asli dan keunggulan desa. Setiap desa bisa istimewa. Setiap desa punya potensi untuk berkembang menjadi pusat bisnis yang menguntungkan.

  • Peningkatan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pengelolaan BUMDes harus sejalan  dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pelatihan wirausaha, pemagangan, seminar dan lainnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan SDM.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan tujuan terciptanya usaha yang kondusif antara lain meliputi :

  1. Transparansi (Keterbukaan). Pengelolaan BUMDes harus transparan dalam hal pendanaan, pemilihan kader pengelola, sistem bisnis, pelaksanaan program, dan lain sebagainya.
  2. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan). Untuk menghindari terjadinya penyelewengan di setiap tahapan dalam hal ini pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
  3. Partisipasi. Hadirnya BUMDes tidak akan berarti apa-apa jika partisipasi masyarakat desa rendah.  
  4. Profit dan dapat dinikmati masyarakat. Pembentukan BUMDes seyogyanya berorientasi pada keuntungan agar dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  5. Sustainable (Berkelanjutan). Pemilihan jenis usaha BUMDes harus dapat berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan. Sehingga  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berlangsung permanan, dan bukan hanya pada satu waktu saja
  6. Kreatif dan Inovatif. Untuk menghadapi persaingan pasar yang ada, peneglola BUMDes dituntut untuk selalu menciptakan ide-ide baru yang  kreatif dan inovatif.

 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa)

Tidak ada yang tak mungkin untuk dilakukan. Desa  mempunyai peranan yang penting untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa  salah satu kunci kemajuan bangsa dan negara, dengan memaksimalkan potensi yang ada untuk kesejateraan masyarakat.

penulis: Anggota DPRD Jatim Ahmad Iwan Zunain