PKB Jatim Minta Mendagri Tak Ragu Berlakukan Pilkada Asimetris

Kabarkini.co: DPW PKB Jatim memberi tanggapan atas usulan Mendagri Tito Karnavian dalam pelaksanaan pilkada Asimetris. Menurut wakil ketua DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi, pihaknya berharap Mendagri tak setengah-setengah untuk memberlakukannya dan harus dipikirkan dampak-dampak dari perubahan system tersebut.

“Bila pemilihan secara langsung banyak memberikan mudhorot (merugikan) daripada maslahat (manfaat)-nya, kenapa mesti ragu menggunakan sistem pemilihan baru yang lebih baik,” tegas Fauzan di Surabaya, Rabu (20/11/2019).

Pria yang juga Ketua FPKB DPRD Jatim ini mengatakan  dengan sistem pemilihan langsung, belum pernah ada seorang kepala daerah terpilih dengan modal pas-pasan. Dari sisi penyelenggaraan, sambung Fauzan pemilihan langsung juga menyedot anggaran negara atau daerah yang sangat besar. “Itu berdasarkan sejauh catatan sejarah pelaksanaan pilkada selama ini,” ujar politisi muda ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan evaluasi Pilkada langsung dengan sistem asimetris. Jika system Asimetris digunakan maka ada dua sistem pemilihan kepala daerah yang akan dipakai, yaitu system langsung dan tak langsung.

Untuk sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah. Misal di perkotaan. Aspek budaya, administrasi dan lainnya tentu juga menjadi pertimbangan layak tidaknya daerah itu menggelar pilkada langsung.

Sedangkan , pemilihan tak langsung, bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih. Hal ini demi menghindari money politics, atau pilkada berbiaya besar. (Three)