PKPI TMS di 15 Daerah di Jatim

PKPI TMS di 15 Daerah di Jatim

SURABAYA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bersama Partai Bulan Bintang (PBB) telah dinyatakan KPU Pusat tidak lolos sebagai partai peserta pemilu tahun 2019 mendatang karena tak mampu memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual secara nasional oleh KPU

Diantara provinsi yang menyatakan PKPI Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses verifikasi faktual adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito membenarkan bahwa PKPI tidak memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu 2019 karena dalam proses verifikasi faktual gagal memenuhi persyaratan.  "Ada 11 kabupaten/kota plus 4 kabupaten/kota yang TMS, jadi totalnya ada 15 kabupaten/kota di Jatim yang dinyatakan TMS," ujar Eko Sasmito saat dikonfirmasi Minggu (18/2/2018)

Kepengurusan PKPI di tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan TMS, kata Eko Sasmito meliputi Kab Ponorogo, Kab Bondowoso, Kab Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kab Ngawi, Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Sampang, dan Kota Malang. "Tambahan empat kabupaten/kota yang TMS, saya tidak hapal," dalihnya.

Dalam proses verifikasi faktual, lanjut Eko ditemukan kepengurusan yang tak sesuai aturan, status kantor yang belum jelas, keanggotaan juga tidak jelas. "Khusus di empat kabupaten/kota ditemukan kepengurusan di tingkat kecaatan yang tak sampai 50 persen, ada juga yang 1,1,2 dan kumulatif," ungkap mantan Ketua KPU Kota Surabaya ini.

Padahal sesuai ketentuan, lanjut Eko kepengurusan dan keanggotaan dimana sekurang-kurangnya 75 persen di kabupaten/kota. Kemudian kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah kabupaten/kota di 34 provinsi.

Senada komisioner KPU Jatim lainnya, Arbayanto menambahkan saat dilakukan verifikasi faktual banyak pengurus di tingkat kabupaten/kota yang mengeluh lantaran dana operasional yang diberikan partai terbatas, sehingga pengurus cabang kesulitan membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan,

"Dananya sangat minim Mas, jadi mereka kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi faktual. Bahkan keanggotaan partai ada yang menolak masuk PKPI walaupun dia sudah tercantum sebagai anggota," kelakar Arbayanto.

Diakui Arbayanto, dari 16 parpol yang mengikuti proses verifikasi faktual di Jatim, hanya PKPI yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Sedangkan 15 parpol sisanya dinyatakan lolos walaupun tidak 100 persen tapi sudah memenuhi ketentuan yang ada.

"Hanya ada 12 parpol yang kepengurusan di tingkat kecamatan mencapai 100 persen. Tiga sisanya yakni PBB hanya 89,47 persen, PSI 92,11 persen dan Partai Garuda 94,74 persen," pungkasnya.

Sayangnya, ketua DPP PKPI Jatim, Irjen Pol (purn) Hadiyatmoko ketika dikonfirmasi via telepon maupun Whatapps tidak menjawab. Padahal DPN PKPI menyatakan akan mengajukan gugatan terkait tidak diloloskannya partai yang di ketua umumi Jendral TNI (Purn) AM Hendropriyono tersebut (pun)