Potong Pandemi Covid-19 Lewat Mudik Lebaran, Operasional Bus AKDP Dan AKAP Diminta Dihentikan

Surabaya Kabarkini.co: Komisi D DPRD Jatim mendesak pemerintah secara tegas untuk melarang mudik ditengah pandemic Covid-19, salah satunya dengan melarang beroperasinya bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).

“Kami minta tegas untuk larangan mudik ini. Jangan sampai lolos karena dikawatirkan jumlah pasien Covid-19 bertambah,”ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim Denny Prasetyo saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (20/4/2020).

Politisi asal Partai Nasdem Jatim ini mengatakan jika nantinya masih ada pemudik yang nekat untuk mudik lebaran tahun ini, maka harus dilakukan prosedur yang ketat untuk masuk dalam daerah yang dituju.

“ Harus ada melalui proses yang sudah ditetapkan, misalnya isolasi 14 hari, melalui pemeriksaan Kesehatan,”jelas pria asal Jember ini.

Soal adanya pemudik yang menggunakan roda dua, Denny, menambahkan bahwa perlu dibuat posko pemeriksaan dimasing-masing perbatasan antar kota.

“ Nanti di posko tersebut, pengendara harus menjalani pemeriksaan Kesehatan juga, kendaraannya disemprot disinfektan hingga dilakukan isolasi 14 hari setelah sampai ditempat tujuan,”jelasnya.

Terpisah, Kadishub Jatim Nyono ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya tak bisa mengeluarkan kebijakan melarang bus beroperasi, karena hal tersebut merupakan kewenangan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub.

“ Itu kewenangan pusat, namun pemerintah sudah membuat kebijakan yang ketat agar pemudik tak mudik saat lebaran,”tandas mantan Kabid Hubungan Laut (Hubla) Dishub Jatim ini. (die)