Kabarkini.co: Proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sistem Zonasi menimbulkan polemic dinilai pihak DPRD Jatim suatu hal yang wajar mengingat sebuah kebijakan baru akan menimbulkan polemic.
“ Pasti akan menimbulkan polemic jadi tak perlu panik. Biarkanlah sistem ini berjalan dahulu,”ungkap wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar saat dikonfirmasi di Surabaya, selasa (18/6/2019).
Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan jika nantinya sistem tersebut usai dilaksanakan dan dinilai perlu dilakukan perbaikan, tentunya akan melalui evaluasi secara menyeluruh.
“ Kalau menimbulkan kerugian tentunya silahkan dilakukan evaluasi. Tapi biarkanlah berjalan terlebih dahulu,”sambungnya.
Ditambahkan oleh pria asal Sumenep Madura ini, secara pribadi dirinya mendukung sistem zonasi mengingat sistem tersebut mengandung unsur untuk memberikan kesejahteraan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
“ Semua bisa merasakan pendidikan baik masyarakat kurang mampu atau mampu sama semuanya,”tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Jawa
Timur (Jatim) Agatha Retnosari mendesak dihapuskannya Sistem Zonasi Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) 2019, yang dinilainya tidak adil.
Politikus PDIP itu meminta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
melakukan kajian dalam setiap kebijakannya. Sehingga tidak menimbulkan
keresahan di masyarakat.
Dia mengungkapkan, dari hasil observasi di lapangan dan masukan yang diterima,
PPDB terdapat masalah. Pertama, perbandingan sebaran SMA atau SMK dan sebaran
kepadatan populasi Penduduk tidak seimbang. (Yudhie)
