Rahmat Muhajirin Minta BPN Berantas Mafia Tanah

Sidoarjo, kabarkini.co : Rahmat Muhajirin, anggota Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan melakukan kunker di Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, anggota komisi II DPR RI ini mengapresiasi Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur dalam berkoordinasi dengan aparat-aparat terkait. Dalam hal ini polisi dan kejaksaan dalam menyelesaikan kejahatan pertanahan.

Politisi dari fraksi partai gerindra itu pun berharap tidak ada lagi oknum dari BPN yang tersangkut masalah tindak pidana, penyalahgunaan wewenang, korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, wakil rakyat dari dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) itu juga mengkritisi target perkara yang dicanangkan institusi yang mengurusi masalah pertanahan di Provinsi Jawa Timur itu.

Dia menilai empat target perkara pertahun 2020 dan 2021 itu teralu sedikit jika dibandingkan banyaknya laporan warga yang melaporkan kepadanya.

“Saya berharap agar BPN dapat lebih banyak melihat fakta di lapangan bahwa sebenarnya banyak sekali kasus-kasus kejahatan pertanahan ini di masyarakat,” katanya.

Tak lupa, politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan aspirasi sekaligus mempertanyakan permasalahan yang terjadi di daerah pemilihannya. Tepatnya di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong.

Di desa itu ada 651 KK yang sedang berjuang selama 12 tahun untuk mendapatkan sertifikat rumahnya.

“Kenapa kalau masyarakat yang berjuang mencari keadilan untuk menerbitkan sertifikat itu susah sekali, tetapi jika pengembang yang mengajukan sangat mudah untuk penerbitan sertifikatnya,” ujar Rahmat.

Terkait rendahnya redistribusi tanah pada kanwil BPN Jawa Timur tahun 2021 per 6 september 2021 jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jakarta dan Jawa Barat pun menjadi hal yang dikritisi Rahmat Muhajirin. (K3)