Satu Tahun Jelang Pilgub Jatim 2018, Buzzer Politik Mulai “Gentayangan” Di Jatim

kabarkini.co: Pengamat politik dari UniversitasTrunojoyo Madura(UTM)SurokimAbdussalam memberikan peringatan munculnya Buzzer Politik untuk menghangatkan dengan pemberitaan konstestasi pilgub Jatim dimedia massa. Yang menjadi sasaran para buzzer politik tersebut yaitu menjadikan media sosial menjadi primadona baru dalam kontestasi politik saat ini.

Suhu politik Jatim sudah mulai menghangat dengan pemberitaan kontestasi pilgub diberbagai media massa. Sebagai platform media baru,  media sosial menjadi primadona baru dalam kontestasi politik saat ini. Namun,  informasi melalui media ini rentan konflik jika tidak diwaspadai. Apa yg baru saja terjadi dalam perhelatan pilkada Jakarta, bisa jadi akan merembet di Jatim jika penyelenggara pemilu tidak mengantispasi efek negatif penggunaan media sosial yang masif, cepat dan tak terkendali dalam kegiatan pemilu.

"Media sosial dalam konteks pilkada langsung saat ini rentan disalahgunakan.  Kekhawatiran terbesar saya adalah penggunaan media ini oleh kelompok kelompok profesional baik oleh buzzer politik maupun oleh pasukan sosmed yang bergerak khusus karena diorder untuk itu. Potensi konflik dan gesekan akibat benturan kebencian sara mudah disulut oleh kerja kelompok ini. Tidak terkecuali juga para political entrepreneur yang memang mereka tugasnya adalah membangun opini dengan menghalalkan segala cara termasuk mengeraskan konflik dan kebencian melalui media sosial" ungkap Surokim Abdusssalam, dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura.

Komodifikasi informasi pilkada oleh kelompok ini sungguh patut diwaspadai karena dilakukan dengan sengaja dan profesional. Mereka bisa sengaja untuk membenturkan berbagai konflik dan kebencian guna meningkatkan elektabilitas kandidat. Sementara perangkat aturan terkait penggunaan media sosial dan juga etika media selama ini masih belum cukup mampu mengantisipasi operasi kelompok ini, sehingga perlu solusi dan antisipasi.

"KPU Sebagai leading sektor penyelenggaran pemilu perlu kembali memformulasikan aturan yg tegas terhadap operasi kelompok profesional ini agar pemilu semakin bermartabat. Jelas orientasi mereka hanya sekadar memenangkan pemilu tanpa sedikitpun berpikir membangun peradaban unggul dan virtue pemilu demokratis, itu berbahaya" tambah peneliti SSC ini.(Try)